Hutan NTB: Benteng Terakhir Ketahanan Air

​LOMBOK UTARA – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menggarisbawahi urgensi reposisi kebijakan kehutanan sebagai variabel penentu keberhasilan pembangunan daerah. Dalam aksi penanaman pohon di RTH Desa Manggala, Rabu (25/2), Gubernur menegaskan bahwa kelestarian hutan bukan sekadar isu lingkungan sektoral, melainkan fondasi bagi stabilitas air dan oksigen yang menopang kehidupan di seluruh wilayah, termasuk Mataram dan Lombok Barat.

​”Tanpa hutan yang lestari, program pembangunan lainnya tidak akan berjalan maksimal,” tegas Gubernur. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi akan memberikan perhatian ekstra pada pengamanan kawasan hijau, khususnya terhadap garda terdepan mereka: Polisi Hutan (Polhut).

​Investigasi lapangan menunjukkan bahwa tantangan pengamanan hutan di NTB, terutama di kawasan Gunung Rinjani, kian kompleks seiring dengan meningkatnya ancaman perambahan dan pembalakan liar. Dengan menyebut Polhut sebagai “tulang punggung,” Gubernur menjanjikan penguatan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan operasional aparat yang bekerja di bawah radar publik tersebut.

Gubernur juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dari sekadar pengawasan menjadi edukasi. DLHK diminta untuk merangkul masyarakat pinggiran hutan agar merasa memiliki aset alam tersebut. Tanpa keterlibatan warga secara organik, pengamanan hutan seluas ribuan hektar di NTB akan tetap menjadi tantangan yang sulit dituntaskan hanya dengan pendekatan koersif.