JAKARTA – Teka-teki mengenai pembagian cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Nusa Tenggara 2028 akhirnya terjawab. Dalam Rapat Koordinasi di KONI Pusat pada Jumat, 27 Februari 2026, disepakati bahwa DKI Jakarta resmi ditarik sebagai provinsi penyangga untuk menampung sejumlah cabor yang terkendala fasilitas venue di daerah.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk langkah pragmatis dan efisiensi anggaran. Pemerintah, melalui arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menpora, menekankan prinsip “tanpa pembangunan venue baru” yang membebani APBD/APBN. Dengan menggandeng Jakarta yang memiliki fasilitas olahraga terlengkap, NTB dan NTT dapat tetap menjalankan status tuan rumah tanpa harus membangun infrastruktur mahal yang berisiko mangkrak pasca-event.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menegaskan bahwa meskipun Jakarta ikut serta, identitas utama tetap berada di Nusa Tenggara. “Status tuan rumah tetap NTB-NTT. Jakarta hadir untuk memastikan seluruh cabor tetap bisa dipertandingkan dengan standar fasilitas yang layak,” ujarnya usai rapat.
Apa yang Didapat NTB dan NTT?
Walaupun sebagian cabor bergeser ke Jakarta, NTB dan NTT tetap memegang kendali penuh atas upacara pembukaan dan penutupan. NTB mendapatkan hak menyelenggarakan 26 cabor, termasuk cabang bergengsi (Olympic categories) seperti Atletik dan Panjat Tebing yang menjadi lumbung medali lokal. Sementara NTT mengamankan 22 cabor, termasuk bela diri yang merupakan basis kekuatan atlet mereka.
Keuntungan utama bagi kedua provinsi adalah Efisiensi Fiskal. Dengan skema ini, anggaran daerah dapat dialokasikan lebih besar untuk pembinaan atlet dan pemberdayaan ekonomi lokal ketimbang konstruksi bangunan. Selain itu, momentum sport tourism tetap terjaga di 48 titik pertandingan yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Rinjani Bukan Bukit Teletubbies: Gubernur Iqbal dan Strategi Menyingkirkan Pendaki “Low Budget”
