BIROKRASI NTB kembali membuktikan bahwa menjadi pejabat itu harus punya kesabaran setingkat dewa, terutama saat berhadapan dengan tumpukan kertas. Baru saja mutasi pejabat bergulir pada Selasa (10/3), publik sudah disuguhi drama “salah ketik” dan “salah ambil dokumen”. Menariknya, Plh Sekda NTB, Budi Herman—yang saat ini sedang hobi mengoleksi jabatan—menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan evaluasi khusus. Alasannya? Sederhana saja: itu cuma kesalahan teknis penyusunan berkas, bukan dosa besar birokrasi.
Budi Herman beralasan bahwa gunungan berkas di meja kerja adalah biang keroknya. Bayangkan, di era digital di mana orang bisa pesan seblak lewat aplikasi, nasib karier ASN di NTB ternyata masih ditentukan oleh keberuntungan tangan staf dalam mengambil selembar kertas di antara ribuan tumpukan. Kalau yang terambil salah nama atau salah jabatan, ya mohon maklum, namanya juga manusiawi. Jadi, kalau Anda dilantik jadi Camat tapi di SK tertulis Pengawas Perpustakaan, itu bukan pelanggaran prosedur, itu cuma “salah ambil” yang butuh dimaklumi sambil ngopi.
Sikap santai pemerintah ini tentu bikin banyak pihak geleng-geleng. Jika mutasi yang menyangkut hajat hidup dan karier orang banyak saja dianggap sebagai “salah-salah administrasi” biasa, publik jadi bertanya: standar ketelitian macam apa yang dipakai di kantor gubernur? Jangan-jangan nanti kalau ada anggaran yang “nyelip” atau kebijakan yang “salah ambil”, alasannya bakal tetap sama: meja kerja terlalu penuh. Sepertinya, birokrasi kita memang butuh update sistem, atau minimal butuh meja kerja yang lebih luas biar nggak gampang “khilaf”.
“Di dunia birokrasi kita, ‘human error’ adalah mantra sakti untuk menutupi ketidakprofesionalan. Kalau nasib jabatan saja bisa salah ambil dokumen, jangan kaget kalau nasib rakyat juga cuma terselip di antara tumpukan berkas yang lupa dibaca.”— AMBARA SATIRE INDEX
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Ilmu Gaib di Mataram: Ada Duit Suapnya, Tapi Nggak Ada Penerimanya
