JAKARTA — Di tengah kritik tajam mengenai transparansi anggaran, Menteri Luar Negeri Sugiono akhirnya memberikan klarifikasi usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI pada Selasa (27/1/2026). Sugiono meluruskan narasi mengenai “uang pendaftaran” senilai USD 1 miliar (Rp16,8 triliun) yang sempat viral. Menurutnya, partisipasi finansial Indonesia di Board of Peace (BoP) murni ditujukan untuk fungsi kemanusiaan dan pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat konflik.
1. Audit Anggaran: Bukan Biaya Keanggotaan Tetap
Pemerintah mengklarifikasi bahwa Indonesia tidak membayar biaya USD 1 miliar yang dipatok sebagai syarat menjadi anggota “permanen” atau tetap. Sesuai piagam BoP, negara yang diundang—termasuk Indonesia—memiliki hak keanggotaan selama tiga tahun tanpa iuran wajib.
Namun, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia tetap akan ikut berkontribusi secara sukarela. Fokus pendanaan ini mencakup:
- Rekonstruksi Gaza: Pembangunan kembali infrastruktur sipil yang hancur.
- Stabilisasi Keamanan: Pemulihan layanan publik melalui dewan teknokrat.
- Akses Kemanusiaan: Pembukaan perbatasan Rafah yang ditargetkan rampung satu pekan pasca-pembentukan BoP.
2. Kritik “Lampu Kuning” Dino Patti Djalal
Meskipun Menlu Sugiono menekankan aspek rekonstruksi, diplomat senior Dino Patti Djalal melempar “empat lampu kuning”. Dino menyoroti risiko hierarkis di mana kendali organisasi berada sepenuhnya di tangan Donald Trump secara pribadi. Kekhawatiran terbesar adalah partisipasi Indonesia justru melegitimasi proses perdamaian yang tidak melibatkan otoritas Palestina secara setara.
“Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang diajak untuk berpartisipasi di situ,” — Menlu Sugiono, saat menjelaskan urgensi iuran sukarela di Kompleks Parlemen.
3. Penyakit Kronis: Diplomasi yang Terfragmentasi
Analisis GetNews melihat adanya potensi Penyakit Kronis berupa dualisme otoritas. Meski Sugiono menjamin BoP tidak akan menyaingi PBB, keberadaan biaya “sukarela” ini memunculkan pertanyaan: Sejauh mana suara Indonesia dihargai jika kita tidak membayar biaya “permanen” USD 1 miliar tersebut? Risiko menjadi “anggota kelas dua” di tengah dominasi Trump dan Netanyahu adalah ranjau nyata bagi politik luar negeri Bebas-Aktif.
Vonis Redaksi: Diplomasi di Atas Kertas Pasir
Vonis Redaksi GetNews menegaskan bahwa narasi “Iuran untuk Gaza” adalah tameng moral yang kuat, namun rapuh secara politis jika struktur BoP tetap elitis dan hierarkis. Rakyat berhak mengawasi setiap rupiah yang keluar dari APBN untuk memastikan dana tersebut benar-benar sampai ke tangan warga Gaza, bukan hanya menjadi pelumas hubungan diplomatik antara Jakarta dan Washington.
“Perdamaian tidak bisa dibeli dengan iuran, namun kemanusiaan seringkali membutuhkan biaya; tugas kita adalah memastikan bahwa setiap koin yang dikeluarkan menjadi batu bata bagi rumah rakyat Palestina, bukan sekadar mahar kekuasaan.”
— GET NEWS !NSIGHT —
