Penyerahan LHP BPK Semester II Tahun 2025 bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah Vonis Kinerja terhadap mesin birokrasi NTB. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal kini menghadapi realitas bahwa “cermin” yang ia pegang menunjukkan retakan serius pada tiga pilar utama pembangunan.
1. Penyakit Kronis: Infiltrasi Tambang di Tubuh Hutan
Temuan Kepala BPK NTB, Suparwadi, mengenai 20 lokasi tambang ilegal dan 22 izin usaha yang menyalahi aturan adalah bukti adanya Penyakit Kronis dalam tata kelola sumber daya alam. Selama ini, otoritas perizinan seolah terjepit antara kebutuhan ekonomi dan proteksi lingkungan. Miq Iqbal melakukan Audit Keberanian dengan menyatakan “tidak ada kompromi”. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengeksekusi penutupan 20 lokasi tambang ilegal tersebut tanpa memicu gejolak sosial di tingkat tapak.
2. Anomali Perbankan: Bank Daerah Rasa ‘Koperasi ASN’
Bedah strategis terhadap Bank NTB Syariah mengungkap fakta pahit: mayoritas pembiayaan masih terserap oleh ASN dan mengalir ke jenis usaha di luar NTB. Ini adalah Anomali Operasional bagi sebuah bank pembangunan daerah. Vonis BPK mengenai pembiayaan tidak produktif serta kerentanan sistem informasi terhadap serangan cyber menunjukkan bahwa bank ini sedang “sakit” secara sistemik. Misi Iqbal untuk mendorong komposisi pembiayaan UMKM adalah upaya Infiltrasi Ekonomi Rakyat untuk mengembalikan marwah Bank NTB Syariah sebagai motor penggerak lokal.
3. Audit Pangan: Sinkronisasi yang Terputus
Ketidaksesuaian Pergub dengan Peraturan Presiden tentang ketahanan pangan berkelanjutan menunjukkan adanya lack of orchestration di level regulasi. Di saat Pemprov mengejar target swasembada melalui Optimasi Lahan (Oplah) seluas 14 ribu hektare pada 2026, kelemahan regulasi di RPJMD 2025 bisa menjadi batu sandungan. Iqbal harus melakukan Akrobat Regulasi untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan standar nasional agar anggaran ketahanan pangan tidak menguap tanpa hasil nyata.
Vonis Redaksi: Membasuh Wajah di Cermin BPK
Vonis Redaksi GetNews menegaskan bahwa LHP BPK bukanlah sekadar dokumen di atas meja Gubernur, melainkan sebuah Vonis Moral bagi birokrasi NTB. Miq Iqbal telah memilih jalan transparan dengan menjadikan audit ini sebagai cermin perbaikan. Namun, cermin hanya berfungsi jika kotoran di wajah birokrasi benar-benar dibasuh, bukan sekadar diakui keberadaannya. Tantangan 14 ribu hektare lahan pangan dan pembersihan 20 tambang ilegal adalah ujian nyata bagi kepemimpinan Iqbal tahun ini.
“Data pemeriksaan adalah cermin paling jujur bagi seorang pemimpin; ia tidak hanya menunjukkan di mana kaki melangkah salah, tetapi juga menuntut keberanian untuk memperbaiki arah sebelum sejarah menuliskan kegagalannya.”
— GET !NSIGHT AUDIT OTORITAS —
