Editorial Note: “Laporan khusus ini disusun melalui audit silang terhadap dokumen primer otoritas pemerintah China, Inggris, dan Brasil, serta analisis intelijen ekonomi pasar modal. GetNews.co.id tetap berkomitmen pada prinsip independensi jurnalisme dengan membedah motif di balik kebijakan luar negeri Indonesia tanpa bias politik faksi.”
DAVOS, Swiss — Di balik kehangatan “Diplomasi Kopi” di Paviliun Indonesia, sebuah pergeseran tektonik sedang terjadi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menandatangani piagam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump telah memicu keretakan terbuka dengan poros BRICS. Indonesia kini tidak lagi sekadar “Bebas Aktif”, melainkan secara terang-terangan menerapkan doktrin Pragmatisme Transaksional.
The Hidden Gap: Apa yang Tidak Bisa Diberikan China?
Audit intelijen ekonomi GET !NSIGHT menunjukkan adanya “langit-langit” dalam lobi politik Prabowo ke poros BRICS. Terdapat tiga alasan krusial mengapa China dan Rusia gagal memenuhi ekspektasi strategis Jakarta, yang akhirnya memaksa Prabowo berlabuh ke pelukan kebijakan transaksional Trump:
- Likuiditas Dollar & Akses Pasar Barat: China mungkin unggul dalam pembiayaan infrastruktur, namun Indonesia membutuhkan likuiditas Dollar yang masif untuk menstabilkan Rupiah di tengah ambisi pertumbuhan 8%. Investasi Inggris senilai Rp90 Triliun (£4.5 Miliar) yang baru saja diteken adalah bukti nyata cash on hand yang lebih segar dibanding model pinjaman beragunan aset dari Beijing.
- Transfer Teknologi Militer Inti: Meskipun Rusia menawarkan kerja sama pertahanan, bayang-bayang sanksi CAATSA membuat ketergantungan pada Moskow menjadi liabilitas keamanan. Prabowo membutuhkan “stempel persetujuan” Washington agar alutsista kelas atas Barat tetap mengalir tanpa hambatan ke TNI.
- Kepemimpinan Strategis (Mandor Regional): Berbeda dengan China yang cenderung memandang Indonesia sebagai penyedia bahan mentah, Trump melalui BoP menawarkan peran prestisius bagi Indonesia sebagai “Mandor Regional”—sebuah posisi kepemimpinan strategis untuk mengawal stabilitas di Timur Tengah. Ini bukan bentuk subordinasi, melainkan pengakuan AS terhadap posisi tawar militer dan diplomatik Indonesia di dunia Islam yang tidak diberikan oleh Xi Jinping.
Audit Strategis: Kalkulasi Transaksional 2026
Vonis Redaksi: Realisme di Atas Loyalitas
Laporan khusus ini menyimpulkan bahwa Prabowo Subianto tidak sedang berkhianat pada China atau Rusia; ia sedang bersikap setia pada kebutuhan dompet nasional Indonesia. Namun, kemenangan “poin kepastian” di London dan New York ini bukan tanpa risiko. Jakarta harus bersiap menghadapi potensi balasan politik dari Beijing dalam bentuk hambatan perdagangan (trade barriers) non-tarif yang bisa mengganggu arus ekspor hilirisasi kita ke Tiongkok.
Pilihan untuk menandatangani BoP adalah pengakuan pahit bahwa kemandirian ekonomi yang dicanangkan dalam “Prabowonomics” memerlukan bahan bakar kapitalisme Barat yang besar. Bagi Prabowo, berdiri di sisi sejarah yang benar hanyalah berguna jika ia bisa memberi makan rakyatnya dan membangun industrinya.
“Diplomasi bukan soal mencari sahabat sejati, melainkan tentang bagaimana memastikan setiap tanda tangan menghasilkan angka nyata di neraca perdagangan negara.”
