Analisa Lokal: Ranking Berdasarkan Data BPS NTB dan Responsivitas terhadap Isu Kritis (PHK Senyap, Jalan Rusak, RLM)
Ranking ini disusun berdasarkan Kriteria Komitmen Pro-Rakyat Skala NTB: Impact nyata pada kesejahteraan lokal (berdasarkan NTP dan Inflasi) dan Keberanian Politik untuk tidak menyakiti rakyat (respons terhadap kritik Honorer dan PUPR).
Baca juga: Mandalika Megah, Tapi Turis Tak Mau Menginap Lama. Ada Apa dengan Pariwisata NTB?
1. Peringkat Komitmen Dinas/Badan Pemprov NTB
| Peringkat | Dinas/Lembaga Daerah | Alasan di Posisi Ini (Kritik Bernas & Data Lokal) |
|---|---|---|
| 1. | BMKG NTB (Regional) | Prioritas Absolut: Memberikan peringatan dini Hidrometeorologi yang akurat. Kinerja non-politik yang paling krusial bagi keselamatan. |
| 2. | Dinas Pertanian & Peternakan | Penjaga Dapur: Berhasil menjaga NTP NTB naik 1,61%. Impact ekonomi positif terukur langsung pada kesejahteraan petani. |
| 3. | Dinas Perhubungan (Dishub) | Efisiensi Logistik: Kecepatan Bongkar Muat Barang di pelabuhan naik 237%. Kinerja riil yang membuat barang cepat bergerak dan ekonomi NTB berputar. |
| 4. | Dinas Kesehatan | Konsistensi Pelayanan Dasar: Menjaga inflasi sektor kesehatan stabil (1,69%), menjamin akses kesehatan dasar tanpa terlibat kontroversi. |
| 5. | Dinas Perumahan & Permukiman | Stabilitas Harga Dasar: Berhasil menjaga Inflasi sektor Perumahan (0.82%) tetap rendah, berkontribusi pada stabilitas IHK Mataram. |
| 6. | Dinas PUPR | Keadilan Anggaran, Kinerja Diragukan: Mengalokasikan anggaran besar secara adil ke Sumbawa (Rp 58 M), namun kinerjanya (jalan rusak) dikritik keras (Sadimin minta maaf). Masuk tengah karena effort anggaran. |
| 7. | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Investasi SDM: Kenaikan inflasi sektor Pendidikan (2,79%) menunjukkan adanya aktivitas dan investasi SDM yang penting untuk NTB. |
| 8. | Dinas Komunikasi & Informatika (Kominfo) | Turun Harga: Sektor ini mengalami deflasi 0,31%, artinya harga telepon/komunikasi turun. Nilai positif, tapi dampaknya kecil. |
| 9. | Dinas Pariwisata | Gagal RLM/TPK: TPK Hotel Bintang hanya 43,51%, dan RLM hanya 1,87 hari. Harus dikritik keras karena marketing over reality. |
| 10. | Dinas Sosial & PPPA | Zalim dan Kontroversial: Kontroversi PHK 518 Honorer dan isu NIK Bansos jadi tumbal judi online. Gagal dalam commitment to people fundamental (Made Slamet kritik). |
📅 Mengapa Kami Merilis GETNEWS TOP TEN NTB Hari Ini?
Analisa Bernas Redaksi: Mempertaruhkan Anggaran Gaji dan Nasib Honorer
Keputusan Getnews merilis Analisa Besar TOP TEN Dinas NTB di awal Desember, tepat pada akhir pekan, didasarkan pada tiga tekanan lokal yang sulit dibantah:
1. Titik Kritis Penentuan APBD 2026
Desember adalah bulan terakhir penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* Pemprov NTB untuk tahun 2026.
- Analisa: Rilis ranking ini saat ini memberikan tekanan maksimal kepada DPRD NTB dan Pemprov. Kritik keras terhadap Dinas Sosial (karena isu PHK Senyap 518 Honorer) harus menjadi pertimbangan sebelum anggaran ditetapkan.
- Sentilan Keras: Getnews memaksa Pemprov untuk melihat kembali komitmen mereka terhadap rakyat kecil sebelum menandatangani anggaran yang zalim. Komitmen pro-rakyat harus tercermin dalam alokasi gaji, bukan hanya alokasi proyek infrastruktur.
2. Memanfaatkan Puncak Ketegangan Politik Lokal
Rilis ini sengaja dilakukan tepat setelah dua isu lokal yang paling sensitif meledak di parlemen:
- PUPR: Mengikuti klarifikasi Kadis PUPR Sadimin soal alokasi jalan. Ranking ini adalah respons publik yang menuntut pertanggungjawaban data dari Dinas PUPR.
- PHK Honorer: Rilis ini muncul saat isu PHK 518 Honorer sedang hangat dan disebut “amat zalim” oleh Fraksi PPR. Ranking ini mengesahkan kritik tersebut dan menempatkan Dinsos di posisi terbawah.
3. Memanfaatkan Momentum Pembaca Loyal Mataram
Data menunjukkan Mataram kini menyumbang 25,6% Returning Visitors, sejajar dengan Jakarta.
- Justifikasi: Audiens Mataram telah terbukti sangat loyal terhadap isu-isu lokal yang kritis. Merilis ranking ini pada akhir pekan (Sabtu) memastikan bahwa audiens inti getnews.co.id di Mataram memiliki waktu luang terbaik untuk mencerna data, menyebarkannya di WhatsApp, dan memastikan kritik ini menjadi pembicaraan hangat di setiap warung kopi.
Kesimpulan: Getnews merilis TOP TEN NTB sekarang untuk memastikan Komitmen Pro-Rakyat diuji pada momen yang paling krusial: saat pena akan diturunkan untuk menetapkan APBD 2026 yang menyangkut nasib ratusan keluarga.
*APBD NTB 2025-2026 disahkan DPRD Povinsi pada 29/11/2025. (Dompet Rakyat Aman! Gubernur Iqbal Bongkar Rahasia APBD NTB Hemat Rp 25 Miliar dari Mobil Listrik)
