MATARAM SEDANG melakukan reorientasi terhadap aset alamnya yang paling berharga. Dalam sebuah aksi simbolis namun sarat pesan strategis di Desa Manggala, Lombok Utara, pada Rabu, 25 Februari, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memposisikan kelestarian hutan bukan sekadar sebagai catatan kaki lingkungan, melainkan sebagai prasyarat absolut bagi stabilitas fiskal dan sosial daerah. Di hadapan jajaran Polisi Hutan (Polhut), Iqbal menegaskan sebuah doktrin baru: tanpa fondasi ekologis yang kokoh, seluruh program pembangunan lainnya hanyalah sebuah bangunan di atas pasir.
Bagi Mataram, hutan bukan hanya soal tegakan pohon; ia adalah infrastruktur penyedia jasa ekosistem—air dan oksigen—yang menjadi urat nadi kehidupan di pusat kota dan kawasan industri. Strategi Iqbal untuk membangun “kesadaran kolektif” (sense of belonging) mengisyaratkan adanya pergeseran dari paradigma pengamanan represif menuju pengelolaan partisipatif yang inklusif.
Audit Strategis: Modal Alam dan Resiliensi Ekosistem NTB 2026
Analisis ini membedah hubungan ketergantungan antara kelestarian kawasan hutan dengan keberlanjutan sektor ekonomi strategis di NTB.
Polhut: Penjaga yang Terlupakan
Pengakuan eksplisit Gubernur terhadap peran Polisi Hutan adalah langkah manajemen SDM yang krusial. Dalam industri pelestarian, Polhut adalah unit audit lapangan yang memastikan “aset” tidak dicuri. Dengan memberikan perhatian lebih pada unit yang sering kali tak terpantau publik, Pemprov NTB sedang memperkuat garis pertahanan pertamanya terhadap ancaman deforestasi yang berpotensi menghancurkan stabilitas pasokan air bagi sektor pariwisata dan pertanian di hilir.
Edukasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum
Visi Iqbal untuk “merangkul masyarakat” mencerminkan pemahaman bahwa pagar fisik dan patroli senjata tidak akan pernah cukup untuk melindungi ribuan hektare hutan Rinjani. Pendidikan dan penciptaan rasa memiliki adalah cara paling efisien untuk menekan biaya pengawasan (monitoring cost). Jika masyarakat desa penyangga melihat hutan sebagai sumber pendapatan dan perlindungan—bukan sebagai lahan sengketa—maka kelestarian hutan akan terjaga secara otomatis melalui pengawasan sosial.
Vonis Strategis:
Gubernur Iqbal sedang membangun narasi bahwa menjaga hutan adalah bentuk investasi, bukan beban pengeluaran. Dengan menjadikan kelestarian ekologis sebagai prioritas utama, NTB sedang bersiap menghadapi tantangan perubahan iklim yang bisa mengganggu produktivitas daerah. Keberhasilan aksi di Desa Manggala ini akan diuji oleh konsistensi dukungan anggaran bagi Polhut dan keberlanjutan program edukasi di tingkat desa.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Mendaki Rinjani, Mendaki Birokrasi
