Negeri ini memang punya selera humor yang gelap. Di satu sisi, kita punya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang suci mulia tujuannya. Tapi di sisi lain, kita punya guru honorer berinisial MA (43) di Jakarta—catat: Jakarta, bukan pelosok Ngada—yang gajinya cuma Rp700.000 sebulan.
Bayangkan, seorang guru yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, upahnya lebih kecil dari cicilan motor bulanan paling murah. Agar asap dapur tidak padam, sang guru harus membelah diri: pagi pegang kapur, sore pegang paket sebagai kurir, dan malam mungkin sambil menghitung sisa martabak untuk dagangan. Sementara itu, para punggawa di Badan Gizi Nasional atau pengelola MBG kabarnya bakal menikmati gaji yang bisa buat beli ribuan batang kapur tulis setiap bulannya.
Presiden Prabowo memang bertekad memperbaiki gizi, tapi jangan sampai kita punya generasi yang badannya tegap karena susu gratis, tapi otaknya kosong karena gurunya keburu pingsan di depan kelas akibat kurang darah (dan kurang saldo). Memberi makan itu penting, tapi memberi upah layak bagi penyedia ilmu adalah soal martabat.
Bagaimana mungkin negara bisa bicara soal “Indonesia Emas 2045” kalau fondasinya dibangun oleh orang-orang yang gajinya habis buat beli bensin motor kurir? Rasanya tidak adil jika anggaran triliunan mengalir deras ke dapur umum MBG, sementara para guru honorer masih harus “ngamen” di jalanan digital sebagai kurir barang.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seharusnya dimulai dari menyamakan standar harga “Gizi” dan “Ilmu”. Karena apalah artinya perut kenyang kalau untuk membaca label makanan saja mereka tak pernah diajarkan dengan sungguh-sungguh oleh guru yang sejahtera.
