Nasional NEWS PARLEMEN

Harga Gabah Sambas Anjlok ke Rp5.700, DPR Desak Bulog Segera Eksekusi Inpres

"Negara harus segera hadir untuk memastikan gabah petani dibeli sesuai HPP," tegas Daniel Johan, Senin (12/1/2026) (Foto: Oji/Karisma) GETNEWS

JAKARTA, getnews.co.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk segera mengintervensi jatuhnya harga gabah di tingkat petani yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dilaporkan, harga gabah kering panen saat ini hanya menyentuh angka Rp5.700 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

​Daniel menilai kondisi ini ironis mengingat petani sudah bekerja keras menyelesaikan siklus produksi, namun harus menanggung rugi akibat absennya negara saat panen tiba. “Negara harus segera hadir untuk memastikan gabah petani dibeli sesuai HPP,” tegas Daniel Johan, Senin (12/1/2026).

Dashboard Harga: Defisit Gabah Petani Sambas (Januari 2026)

​Ketidakhadiran Bulog di lapangan memaksa petani menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga yang merugikan.

Grain Price Disparity: Sambas Regional Audit
Parameter HargaNilai (Per Kilogram)
HPP (Inpres No. 6 Tahun 2025)Rp6.500
Harga Lapangan (Sambas)Rp5.700
Defisit / Kerugian Petani– Rp800 (12,3%)
Status Penyerapan BulogMenunggu Penugasan Bapanas.
Sumber: Komisi IV DPR RI | Analisis Getnews Jan 2026

Satgas Pangan Harus Turun Tangan

​Daniel Johan menyoroti belum adanya penyerapan aktif oleh Bulog di Sambas dan beberapa daerah lainnya. Jika kendala administratif atau anggaran di Badan Pangan Nasional (Bapanas) masih menjadi hambatan, ia mendesak Satgas Pangan untuk segera turun ke lapangan guna menertibkan pembeli gabah agar menyesuaikan harga dengan ketetapan pemerintah.

Lindungi Kesejahteraan Petani

​Merujuk pada Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Daniel mengingatkan bahwa pemerintah sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjaga harga gabah. Keterlambatan penugasan Bulog hanya akan membuat harga jatuh lebih dalam seiring bertambahnya daerah yang memasuki masa panen raya. “Pemerintah harus segera bergerak, jangan sampai terlambat dan berlarut-larut,” pungkas politisi Fraksi PKB tersebut.

dpr.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *