Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara menandai pergeseran radikal dalam strategi fiskal nasional. Dengan klaim penghematan anggaran sebesar Rp300 triliun di tahun pertama—yang secara eksplisit disebut sebagai upaya memutus rantai korupsi—Prabowo sedang meletakkan dasar bagi apa yang ia sebut sebagai ekonomi yang “berdiri di atas kaki sendiri.”
Dana jumbo hasil efisiensi ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan dialihkan menjadi bahan bakar bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan infrastruktur kerakyatan. Namun, kejutan terbesar dalam pidatonya bukan terletak pada angka fiskal, melainkan pada komitmennya terhadap sektor yang selama ini terpinggirkan: Ekonomi Pesisir dan Koperasi.
Audit Strategis: Arsitektur Ekonomi Desa & Maritim 2026
Pemerintah berupaya memutus ketergantungan nelayan dan petani terhadap tengkulak melalui integrasi logistik dingin (cold storage) dan pembiayaan mikro di tingkat desa.
Mengakhiri Era “Nelayan Tak Ber-es”
Kritik Presiden terhadap pengabaian nelayan selama puluhan tahun adalah tamparan bagi birokrasi masa lalu. Dengan target pembangunan 5.000 desa nelayan hingga 2029, pemerintah sedang membangun rantai pasok protein laut yang terintegrasi. Ketiadaan pabrik es dan sulitnya akses solar yang selama ini membelenggu nelayan kecil akan dijawab dengan pembangunan SPPG maritim.
Di sisi lain, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi “super-app” fisik di pedesaan. Bukan sekadar tempat simpan pinjam, koperasi ini akan memiliki fungsi multifungsi: mulai dari farmasi desa murah hingga klinik kesehatan.
Vonis Strategis:
Visi Prabowo di Wisma Danantara adalah sebuah upaya restrukturisasi ekonomi dari bawah ke atas (bottom-up). Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada dua hal: Integritas Dana Efisiensi dan Digitalisasi Koperasi. Jika dana Rp300 triliun tersebut benar-benar terserap tanpa bocor ke proyek desa nelayan dan koperasi, Indonesia berpeluang menciptakan ketahanan domestik yang kebal terhadap guncangan eksternal. Namun, tantangan terbesarnya tetaplah implementasi di lapangan—apakah koperasi desa tersebut benar-benar akan menjadi penyelamat rakyat atau sekadar menjadi papan nama birokrasi baru?
