Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka bukan sekadar deretan nominal, melainkan nafas bagi APBD yang sering terengah-engah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, baru saja memberikan konfirmasi yang dinantikan pasar: Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2026 dipastikan melampaui rekor Rp172 miliar yang dicatatkan pada 2024. Lonjakan ini menandai fase baru ketergantungan sehat antara stabilitas fiskal daerah dan performa ekstraksi sumber daya alam di Batu Hijau.
Secara teknokratis, kenaikan DBH ini adalah hasil dari mekanisme bagi hasil keuntungan bersih (net profit) sebesar 10% yang diamanatkan UU Minerba, di mana 1,5% menjadi hak Pemerintah Provinsi. Tahun buku 2025 menjadi tahun emas bagi AMNT seiring dengan peningkatan volume produksi pasca-fase penambangan dalam (Phase 7) dan efisiensi operasional smelter yang mulai terintegrasi.
Audit Strategis: Efek Multiplier DBH Amman 2026
Kenaikan pendapatan ini menuntut transparansi radikal dalam pengelolaannya, agar “bonanza tembaga” ini tidak hanya menjadi penambal defisit, tetapi investasi modal manusia.
Paradox Kelimpahan
Meskipun angka ini menggiurkan, tantangan klasik bagi Mataram tetaplah sama: diversifikasi ekonomi. Bergantung pada DBH tambang adalah strategi yang berisiko di tengah volatilitas harga komoditas global. Namun, untuk jangka pendek, dana segar ini adalah oksigen yang diperlukan Gubernur untuk mengeksekusi janji-janji kampanye yang tertunda.
Bagi AMNT, setoran ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan instrumen “izin sosial” untuk terus beroperasi di jantung Pulau Sumbawa. Di sisi lain, bagi rakyat NTB, pertanyaannya tetap: apakah kemilau emas Batu Hijau kali ini akan benar-benar mendarat di piring makan mereka, atau menguap dalam labirin birokrasi yang belum sepenuhnya sembuh dari inefisiensi?
