Kritik pedas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras APBN hingga Rp60 triliun pada kuartal pertama 2026 dijawab dengan nada defensif namun strategis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Di balik retorika “jangan kebanyakan protes,” terdapat sebuah doktrin ekonomi-politik yang sedang ditegakkan: Sumitronomics.
Kebijakan ini memandang bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi (target 8%) mustahil tercapai tanpa prasyarat stabilitas sosial-politik dan pemerataan. Pemerintah seolah sedang melakukan “pre-emptive strike” terhadap potensi gejolak sosial dengan cara menjamin asupan nutrisi dasar rakyat, sekaligus menciptakan captive market bagi produk-produk pertanian lokal.
Audit Strategis: Kalkulasi Risiko & Manfaat MBG 2026
Pemerintah menempatkan MBG sebagai social buffer (penyangga sosial) yang sangat mahal, namun dianggap perlu untuk memitigasi risiko instabilitas di tengah ketidakpastian global.
Logika di Balik “Kengototan” Pemerintah
Kenapa tetap dilaksanakan meski menguras kas negara? Ada tiga alasan fundamental yang terverifikasi secara politik-ekonomi:
- Daya Beli Terjaga: MBG berfungsi sebagai “Transfer Tunai Terselubung” (In-kind transfer). Keluarga yang tidak lagi membiayai makan siang anak akan memiliki disposisi pendapatan ekstra untuk konsumsi lain, yang pada gilirannya menjaga indeks keyakinan konsumen tetap tinggi.
- Sovereign Credit Defense: Meskipun lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s atau S&P melihat risiko fiskal, pemerintah membalas dengan narasi bahwa instabilitas politik jauh lebih mahal harganya bagi investasi (Investment Grade) daripada kenaikan defisit yang terkendali.
- Ekosistem Danantara: Proyek hilirisasi pangan yang dikelola Danantara membutuhkan kepastian permintaan (demand). MBG menyediakan pasar raksasa bagi produk pertanian dalam negeri, memaksa terciptanya rantai pasok nasional yang mandiri.
Vonis Strategis:
Sumitronomics bertaruh bahwa stabilitas sosial adalah barang publik yang paling mahal. MBG bukan sekadar menu makan siang; ia adalah premi asuransi politik yang dibayar mahal oleh APBN untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 8% tidak terinterupsi oleh lapar dan amuk massa. Namun, ujian sesungguhnya adalah kebocoran. Jika triliunan rupiah ini menguap dalam inefisiensi birokrasi, maka “pilar pemerataan” ini justru akan menjadi beban yang merobohkan seluruh struktur ekonomi nasional.
