Intervensi Musiman: Pertaruhan Rp12 Triliun di Stasiun Gambir

​JAKARTA — Di Indonesia, inflasi bukan sekadar fenomena ekonomi; ia adalah barometer stabilitas politik, terutama saat kalender mendekati Ramadan. Menyadari risiko sosiopolitik dari lonjakan harga pangan dan biaya mobilitas, pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 pada Selasa, 10 Februari 2026. Bertempat di Stasiun Gambir—simbol pergerakan massa nasional—Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan rencana ambisius untuk menjaga mesin konsumsi rumah tangga tetap panas namun terkendali.

​Paket ini merupakan eksperimen fiskal yang mencoba menyeimbangkan dua kutub: mobilitas massa dan perlindungan daya beli. Dengan total komitmen anggaran yang mencapai belasan triliun rupiah, Istana sedang berupaya menjinakkan volatilitas harga sebelum ia sempat menyulut keresahan publik.

​Arsitektur Mobilitas: Diskon sebagai Pengatur Arus

​Kebijakan utama dalam paket ini adalah intervensi harga di sektor transportasi dengan estimasi anggaran Rp911,16 miliar. Alih-alih membiarkan mekanisme pasar menentukan tarif di tengah lonjakan permintaan (peak season), pemerintah memberikan diskon signifikan: 30% untuk kereta api dan laut, serta 17-18% untuk penerbangan domestik.

​Langkah ini bukan sekadar subsidi bagi pemudik. Secara teknokratis, ini adalah upaya mendistribusikan beban mobilitas. Kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama lima hari di bulan Maret melengkapi strategi ini; sebuah taktik manajemen lalu lintas untuk mencegah kemacetan total yang biasanya menggerus produktivitas nasional.

​Audit Strategis: Anatomi Stimulus Ekonomi I-2026

​Pemerintah menempatkan jaring pengaman pada kelompok masyarakat paling rentan (Desil 1-4) untuk memitigasi risiko inflasi pangan yang diprediksi meningkat 2-3% selama bulan suci.

Efek Pengganda dan Risiko Fiskal

​Bantuan pangan berupa 10kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga adalah “bantalan fiskal” yang masif. Dengan estimasi kebutuhan Rp11,92 triliun, pemerintah sedang mempertaruhkan efisiensi APBN demi mencegah penurunan daya beli yang drastis.

​Jika berhasil, paket ini akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. Namun, jika distribusi logistik terhambat oleh inefisiensi birokrasi, maka injeksi likuiditas dan barang ini hanya akan menjadi angka di atas kertas sementara harga di pasar tetap mendidih. Istana telah memasang taruhannya; kini tinggal pembuktian di lapangan apakah stimulus ini cukup kuat untuk menopang harapan 280 juta penduduk Indonesia.