Inflasi NTB Melampaui Nasional

MATARAM – ​Di saat sebagian besar wilayah Indonesia mulai merasakan angin segar deflasi pada awal tahun, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) justru menghadapi anomali harga yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketika level nasional mencatat deflasi bulanan sebesar 0,15%, NTB justru terjebak dalam pusaran inflasi sebesar 0,27% (month-to-month).

​Ketimpangan ini menciptakan jurang yang lebar dalam daya beli masyarakat. Secara tahunan (year-on-year), inflasi NTB meroket hingga 3,86%, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 3,55%.

​Kilau Emas dan Beban Perawatan Diri

​Anomali di NTB tidak dipicu oleh harga pangan pokok yang biasanya menjadi tersangka utama, melainkan oleh pergeseran konsumsi yang tak terduga. Kelompok pengeluaran “Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya” mencatat kenaikan drastis sebesar 2,41%, menyumbang andil inflasi terbesar yakni 0,15%.

​Kontributor Utama Inflasi NTB (Januari 2026):

• ​Emas Perhiasan: Menjadi motor utama inflasi dengan andil 0,18%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meski daya beli tertekan, investasi pada aset aman (safe haven) tetap tinggi di kalangan warga NTB.
• ​Komoditas Laut: Ikan Layang, Ikan Bandeng, dan Ikan Teri menyumbang andil gabungan sebesar 0,21%, mencerminkan fluktuasi pasokan di wilayah pesisir.
• ​Pangan Segar: Tomat ikut memberikan tekanan inflasi dengan andil 0,05%.

Disparitas Antar-Wilayah: Kontras di Mataram dan Sumbawa

​Ketajaman data ini mengungkap realitas yang berbeda di tingkat lokal. Kota Mataram berhasil mencatat deflasi sebesar 0,31%, sejalan dengan tren nasional. Namun, keberhasilan ibukota ini dibatalkan oleh lonjakan harga yang ekstrem di Kabupaten Sumbawa, di mana inflasi bulanan menembus angka 0,77%.

​Di Sumbawa, kenaikan harga emas perhiasan dan ikan bandeng menjadi beban berat bagi rumah tangga. Sementara itu, kabar baik datang dari bumbu dapur; Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Cabai Merah menjadi penyelamat dengan memberikan andil deflasi gabungan sebesar 0,29% di seluruh NTB.

​Bagi pembuat kebijakan di Mataram, tantangan ke depan bukan hanya soal menjaga stok pangan, melainkan bagaimana menyeimbangkan disparitas harga yang mencolok antar-pulau agar beban ekonomi tidak menumpuk di satu wilayah saja.