LOMBOK BARAT — Pemerintah Provinsi NTB mulai menabuh genderang perang terhadap inflasi pangan menjelang musim hari raya. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemprov meresmikan Gerakan Pangan Murah (GPM) perdana tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Banteng, Desa Lingsar, Lombok Barat, Jumat, 13 Februari 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas melonjaknya harga sejumlah komoditas di pasar induk, terutama cabai yang sempat menembus angka Rp100.000 per kilogram. Di lokasi GPM, harga komoditas pedas tersebut “dijinakkan” menjadi Rp44.000 per kilogram—lebih dari separuh harga pasar.
”Kami ingin masyarakat memperoleh kenyamanan. Di tengah tren kenaikan harga jelang hari besar, pemerintah hadir untuk menstabilkan harga,” tegas Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani.
26 Titik Penjaga Inflasi
Target Pemprov NTB tidak berhenti di Lingsar. Sepanjang tahun 2026, telah disiapkan 26 titik GPM yang akan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Strategi ini dirancang untuk mengawal daya beli warga saat menyambut Imlek, Nyepi, hingga puncaknya pada Ramadan dan Idul Fitri.
Keberhasilan penyediaan stok ini diklaim sebagai buah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Bulog, Bank Indonesia, hingga para petani lokal sebagai pemasok utama.
Audit Strategis: Efektivitas GPM terhadap Daya Beli
Perbandingan harga di GPM menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah dalam mereduksi beban belanja rumah tangga secara instan.
Sumarni, seorang ibu rumah tangga di Lingsar, mengaku selisih harga ini sangat berarti bagi dapur keluarganya. “Bedanya jauh sekali. Kalau bisa kegiatan seperti ini sering-sering diadakan,” harapnya. Harapan Sumarni adalah potret nyata beban rakyat yang tengah diredam melalui kerja kolaborasi BI, Bulog, dan Pemprov NTB.
