GERUNG, GETNEWS. – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), stabilitas keamanan di Kabupaten Lombok Barat menjadi perhatian serius. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sasaka Nusantara NTB menyatakan kesiapannya mendukung aparat kepolisian menjaga kondusifitas wilayah, menyusul mencuatnya isu aksi massa dari ribuan tenaga honorer Non-Database yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal per 31 Desember 2025.
Ketua LSM Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, mengimbau 1.632 tenaga honorer tersebut untuk tetap tenang dan mengedepankan komunikasi persuasif dibandingkan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Fakta Isu Tenaga Honorer Non-Database Lombok Barat
Kondisi para tenaga honorer ini menjadi krusial karena mayoritas telah mengabdi dalam waktu yang sangat lama di sektor pendidikan.
| Aspek Kejadian | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah Terdampak | 1.632 Tenaga Honorer Non-Database. |
| Masa Kontrak | Akan berakhir per 31 Desember 2025. |
| Komposisi Pekerja | Didominasi tenaga guru (pengabdian 10 hingga 15 tahun). |
| Langkah LSM | Mendorong hearing (dengar pendapat) & koordinasi win-win solution. |
Mencari “Win-Win Solution”: Dari Daerah hingga Pusat
Ibnu Hajar menegaskan bahwa meskipun menjaga keamanan adalah prioritas utama menyambut tahun baru, nasib para pengabdi negara ini tidak boleh diabaikan. Ia meminta Bupati Lombok Barat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut, terutama bagi guru yang telah mengabdi lebih dari satu dekade.
- Jalur Aspirasi: LSM Sasaka menyarankan agar tenaga honorer menyampaikan pendapat melalui saluran resmi (hearing) ke OPD terkait agar lebih komunikatif.
- Kawal ke Pusat: Sasaka Nusantara berkomitmen membawa data ini ke Pemerintah Pusat untuk diperjuangkan dalam rekrutmen PPPK Paruh Waktu mendatang.
- Pesan Kamtibmas: “Keamanan wilayah adalah tanggung jawab bersama. Sampaikan aspirasi di dalam koridor hukum agar Nataru berlangsung damai dan penuh makna,” ujar Ibnu.
Dukungan LSM ini diharapkan dapat meredam tensi sosial di Lombok Barat, sekaligus memberikan kepastian bahwa proses birokrasi bagi tenaga honorer akan terus dikawal secara proporsional tanpa mengorbankan ketenangan masyarakat di akhir tahun.
