JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal kuat bagi jagat investasi nasional. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu, 11 Februari 2026, Prabowo memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor, sembari tetap menyiapkan sanksi bagi mereka yang terbukti lancung.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden memberikan arahan tegas untuk memulihkan hak-hak investor yang selama ini tersandera, sepanjang tidak ditemukan pelanggaran hukum. “Presiden menekankan kepastian hukum dan perlindungan investasi. Namun, sanksi proporsional tetap diberlakukan bagi yang melanggar demi pertumbuhan ekonomi wilayah,” ujar Bahlil usai rapat.
Gas Pol Hilirisasi Danantara
Di meja perundingan, Bahlil juga melaporkan akselerasi megaproyek hilirisasi di bawah komando Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dari 18 proyek strategis yang dikelola, enam di antaranya telah melakukan groundbreaking. Sisanya dipastikan akan segera menyusul guna memperkuat benteng kemandirian industri nasional.
Terkait kekhawatiran publik menjelang Ramadan dan Idulfitri, pemerintah memastikan “dapur” energi nasional tetap mengepul. Bahlil menjamin stok energi saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali sesuai batas minimum stok nasional.
Audit Strategis: Akselerasi Investasi & Hilirisasi 2026
Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara agresivitas pembangunan industri melalui Danantara dengan penegakan supremasi hukum bagi para pemegang modal.
Langkah Prabowo ini menjadi penegasan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia berupaya membuang stigma ketidakpastian hukum yang selama ini menghantui investor. Dengan stok energi yang dijamin aman, pemerintah kini fokus penuh pada percepatan industrialisasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional.
Verified Source: BPMI SETPRES
