Lombok Barat, getnews – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Haryadi Iskandar melakukan monitoring pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di beberapa Madrasah di wilayah tersebut. Monitoring ini dilakukan selama tiga hari, mulai dari Senin (3/11) hingga Rabu (5/11), dan melibatkan Kasi Pendidikan Madrasah serta Ketua Pengawas Madrasah.
Pada hari pertama, monitoring dilakukan di MAN Lombok Barat, MA Atarbiyah Addiniyah Gersik, dan MA Putri Nurul Hakim Kediri. Keesokan harinya, tim monitoring mengunjungi Madrasah Al Akhyar NWDI Bagik Polak dan MA Yusuf Abdussatar. Pada hari terakhir, monitoring dilakukan di MA Putri Al Islahuddiny Kediri dan MA Darul Qur’an Bengkel.
Monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tes berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kemenag Lombok Barat menekankan pentingnya tes ini sebagai evaluasi kemampuan siswa dan sebagai bahan evaluasi bagi madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Kakan Kemenag, H. Iskandar mengatakan, penyelenggaraan TKA menjadi langkah strategis dalam transformasi pendidikan Islam menuju sistem yang lebih kompetitif, terukur, dan setara dengan sekolah umum.
“TKA akan menjadi salah satu instrumen penilaian akademik baru bagi siswa madrasah. Hasil tes ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator penerimaan di perguruan tinggi negeri, khususnya yang akan masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang terstandar.
Dari hasil monitoring ditemukan beberapa permasalahkan, diantranya tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian terstandar pada beberapa tahun terakhir menimbulkan beberapa permasalahan.
Permasalahan muncul terutama pada situasi ketika perbandingan capaian akademik murid yang berasal satuan pendidikan dilakukan, seperti pada proses seleksi. Pada situasi seleksi yang didasarkan pada data dari hasil penilaian masing-masing satuan pendidikan misalnya data rapor, menimbulkan masalah dalam hal objektivitas dan keadilan.
kemenag lobar
