MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) baru saja memberikan kado paling indah buat rakyat Indonesia dan kado paling horor buat para anggota dewan. Pada Senin (16/3), MK resmi mengetok palu bahwa aturan uang pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR-RI adalah inkonstitusional bersyarat. Ini adalah kemenangan telak bagi logika sehat yang selama ini dipaksa mengalah oleh undang-undang purba tahun 1980. Bayangkan, kerja cuma lima tahun—itu pun kalau nggak sering bolos rapat atau tidur siang—tapi dapet uang pensiun sampai masuk liang lahat. Enak bener jadi anggota dewan, ya?
Gugatan ini datang dari barisan akademisi dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang tampaknya sudah gemas maksimal melihat uang pajak mereka dipakai buat membiayai kemewahan masa tua orang-orang yang produktivitasnya sering dipertanyakan. Mereka berargumen: masa kerja singkat, kok pensiunnya seumur hidup? Ini bukan cuma nggak adil, tapi juga penghinaan buat para PNS yang harus kerja puluhan tahun demi dapet uang pensiun yang nominalnya mungkin nggak seberapa dibanding cicilan mobil anggota DPR.
“Menghapus pensiun seumur hidup anggota DPR itu ibarat mencabut subsidi nasi box buat orang yang sudah kenyang makan prasmanan. MK sudah kasih jalan, sekarang tinggal tunggu apakah DPR punya nyali buat mengakui kalau kerja 5 tahun itu memang nggak layak dapet gaji buta selamanya.”— AMBARA SATIRE INDEX
Ketua MK, Suhartoyo, dengan tegas menyatakan bahwa aturan lama itu sudah nggak nyambung sama semangat UUD 1945. MK memberi waktu dua tahun buat pemerintah dan DPR untuk bikin aturan baru yang lebih masuk akal. Kalau dalam dua tahun nggak ada aturan baru, maka “bye-bye” uang pensiun! Ini adalah kode keras buat para anggota dewan: jangan harap bisa terus-terusan jadi “beban negara” lewat jalur APBN yang bocor halus. Prabowo yang lagi gencar-gencarnya pangkas anggaran Rp308 triliun pasti tersenyum melihat keputusan ini—satu lagi pos “anggaran akal-akalan” yang berhasil ditertibkan lewat jalur hukum.
Keputusan MK ini adalah pengingat bahwa jabatan publik itu pengabdian, bukan ajang investasi hari tua yang nggak habis-habis. Kita lihat saja nanti, apakah DPR bakal rajin bikin UU baru yang adil (tapi merugikan kantong mereka sendiri), atau mereka bakal pakai jurus “ulur waktu” sampai batas dua tahun itu habis. Satu yang pasti, mahasiswa UII sudah membuktikan bahwa pajak yang kita bayar itu punya suara, dan suara itu baru saja meruntuhkan salah satu pilar “kenikmatan gaib” para wakil rakyat di Senayan.
