Konsolidasi Birokrasi: Pemprov NTB Ajak Publik Bersatu Pasca Pelantikan Sekda Definitif

​MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyerukan semangat rekonsiliasi dan kolaborasi kepada seluruh elemen masyarakat pasca-pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Langkah ini diambil untuk memastikan mesin birokrasi dapat langsung “tancap gas” menjalankan program strategis daerah tanpa hambatan dinamika sosial-politik.

​Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik (Aka), menegaskan bahwa penetapan Sekda berdasarkan Keputusan Presiden RI merupakan legitimasi tertinggi yang harus disikapi secara konstruktif. Menurutnya, pemenuhan jabatan struktural tertinggi di birokrasi ini adalah kunci penguatan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

​Menyerap Kritik Sebagai Energi Pembangunan

​Ahsanul Khalik menyadari adanya beragam dinamika pendapat yang berkembang selama proses transisi hingga pelantikan. Namun, ia menekankan bahwa perbedaan pandangan adalah instrumen penting dalam demokrasi yang harus diletakkan pada jalur kontrol publik yang sehat.

​”Harapan dan kritik dari masyarakat sama-sama penting. Pemprov NTB menghargai seluruh pandangan tersebut sebagai bentuk partisipasi publik guna memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar,” ujar Aka dalam keterangannya, Minggu, 12 April 2026.

​Mesin Birokrasi Kini Lengkap dan Berwenang Penuh

​Dengan dilantiknya Sekda definitif, struktur kepemimpinan birokrasi NTB kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan konsolidasi anggaran dan kebijakan. Momentum ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target-target pembangunan yang sempat tertunda selama masa kekosongan jabatan definitif.

​”Mesin birokrasi kita kini telah lengkap. Didukung oleh pimpinan dan perangkat yang memiliki kewenangan penuh, ini saatnya kita bergerak cepat, bekerja efektif, dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat NTB,” tegas Kadis Kominfotik NTB tersebut. Ia juga mengajak seluruh jajaran ASN untuk segera merapatkan barisan di bawah komando Sekda baru demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di “Rumah Besar” Nusa Tenggara Barat.