JAKARTA, getnews – Laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Sidang Kabinet Paripurna (15/12/2025) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal kuat konsolidasi ekonomi yang stabil menjelang penutupan tahun. Optimisme target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen di tahun 2025 didukung oleh serangkaian indikator makro yang solid.
IHSG All Time High: Cerminan Kepercayaan Investor
Pencapaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada posisi all time high dengan kenaikan 20% sejak Januari adalah titik fokus penting. Kenaikan ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kepercayaan tinggi pasar modal terhadap kebijakan pemerintah dan prospek bisnis di Indonesia, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Asia.
Sinyal positif ini diperkuat oleh indikator fundamental lain:
- Neraca Berlanjut Surplus: Neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang masih mencatatkan surplus menunjukkan ketahanan struktural ekspor dan stabilitas eksternal.
- Likuiditas Kuat: Pertumbuhan kredit positif sebesar 7,36%, didukung oleh uang primer yang tumbuh 13,3% (Rp2.136 triliun), mengindikasikan bahwa likuiditas perbankan cukup untuk membiayai ekspansi ekonomi di tahun depan.
Kebijakan Fleksibilitas Kerja Dorong Pertumbuhan Kuartal IV
Untuk mencapai target 5,2% yang ambisius—terutama dengan prediksi kuartal keempat di atas 5,4%—pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja Nataru dan 37 event nasional.
Usulan kebijakan “work from anywhere and everywhere” oleh Menko Airlangga menjadi insight kebijakan yang cerdas. Fleksibilitas kerja ini:
- Mendukung Pariwisata: Mendorong mobilitas dan konsumsi di luar pusat kota, sejalan dengan upaya menggerakkan sektor pariwisata menjelang akhir tahun.
- Efek Multiplier: Dapat menyebarkan dampak ekonomi ke daerah-daerah, yang sangat krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan di kuartal akhir.
Kesejahteraan dan Inklusi Keuangan sebagai Fondasi
Laporan ini juga menunjukkan bahwa fokus pemerintah bukan hanya pada angka makro, tetapi juga pada pemerataan. Perubahan nomenklatur menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menekankan pergeseran prioritas dari sekadar inklusi menjadi peningkatan kesejahteraan riil.
Tingginya capaian Inklusi Keuangan sebesar 92,7% dan Literasi Keuangan 66,4% (di atas rata-rata OECD) menegaskan bahwa fondasi struktural untuk pertumbuhan yang didorong konsumsi sudah terbentuk kuat.
Lilisatya Wati
