JAKARTA, getnews.co.id — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap krisis di Venezuela didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Pernyataan ini muncul menyusul operasi militer Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta menewaskan sedikitnya 100 orang di Caracas.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap setiap tindakan yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian sengketa antarnegara. “Posisi Indonesia jelas dan berbasis prinsip. Fokus kita adalah norma internasional, stabilitas, serta keselamatan warga negara kita di sana,” tegasnya, Kamis (8/1/2026).
Status Kontinjensi: Perlindungan WNI di Venezuela
Meski situasi dinilai berangsur stabil, KBRI Caracas telah menyiapkan skema evakuasi darurat jika eskalasi meningkat.
| Parameter Keamanan | Status / Detail |
|---|---|
| Jumlah WNI Terdampak | 37 Orang (Dalam Pemantauan Intensif). |
| Status Evakuasi | Belum Dilakukan (Situasi Dinilai Normal). |
| Rencana Kontinjensi | Siap diaktifkan jika status naik ke Siaga Satu. |
| Dampak Korban (Lokal) | 100 Tewas (Keterangan Kemendagri Venezuela). |
Diplomasi Sunyi: Alasan RI Tidak Sebut Nama AS
Menanggapi kritik atas pernyataan resmi yang tidak menyebut nama Amerika Serikat dalam peristiwa penangkapan Maduro, Kemlu RI menekankan pentingnya menjaga ruang dialog. Strategi ini diambil agar Indonesia tetap bisa berperan dalam upaya deeskalasi global tanpa terjebak dalam retorika politik yang dapat membahayakan posisi WNI dan stabilitas hubungan diplomatik multi-lateral.
Rencana Kontinjensi KBRI Caracas
Plt. Direktur Pelindungan WNI, Heni Hamidah, memastikan KBRI Caracas terus menjalin komunikasi dua arah dengan 37 WNI yang berada di Venezuela. Meskipun situasi pasca-penangkapan Maduro di New York dilaporkan mulai kondusif, Indonesia tidak meremehkan potensi gejolak susulan. Rencana kontinjensi yang telah disusun mencakup jalur evakuasi darurat dan titik kumpul aman bagi warga negara jika stabilitas keamanan kembali terganggu.
Operasi militer AS yang mengakibatkan penculikan pemimpin negara berdaulat ini tetap menjadi perhatian serius bagi arsitektur keamanan internasional di awal tahun 2026.
