PANGGUNG POLITIK Udayana kembali gaduh, kali ini bukan karena baliho kampanye, melainkan hobi baru Penjabat Gubernur NTB yang gemar “bongkar pasang” personel. DPRD NTB baru saja melempar sindiran pedas terkait keputusan Gubernur yang mengganti Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB dari Lalu Mohammad Faozal ke Budi Herman secara mendadak. Anggota Dewan, Raden Nuna Abriadi, menilai langkah ini ibarat melakukan orkestra gonta-ganti pemain musik, padahal penonton—alias rakyat—lagi menunggu lagu utama: penetapan Sekda definitif yang sudah tiga bulan menggantung tanpa kepastian.
Masalahnya bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi panas itu, tapi soal efektivitas. Bayangkan, Budi Herman kini harus “sakti mandraguna” dengan memegang tiga jabatan sekaligus: Inspektur, Plt Kepala Dinas PUPR, dan sekarang Plh Sekda. Dewan pun geleng-geleng kepala; apakah di NTB sudah kehabisan stok pejabat sampai satu orang harus merangkap jabatan bak toko kelontong? Sementara itu, nasib Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru masih jalan di tempat, bikin 13 OPD masih dipimpin oleh “Plt” yang kewenangannya serba terbatas.
DPRD pun mulai “ngegas”. Mereka menilai Gubernur lebih asyik melakukan orkestra personel daripada fokus mempercepat realisasi SOTK yang sudah disahkan perdanya sejak Juni 2025. Dampaknya? Anggaran nggak bisa dieksekusi, pendapatan daerah terhambat, dan birokrasi yang katanya mau “berlari cepat” malah terlihat seperti jalan di tempat sambil ganti sepatu terus-menerus. Kalau SOTK belum jalan, mau diganti Plh sepuluh kali pun, mesin birokrasi tetap bakal mogok di tengah jalan.
“Mengganti Plh Sekda di tengah kemacetan SOTK itu ibarat ganti sopir angkot saat mesinnya lagi turun. Sopirnya baru, tapi mobilnya tetap nggak bisa jalan, yang ada malah penumpang (rakyat) makin pusing liat akrobatnya.”— AMBARA SATIRE INDEX
Daripada Capek Liat Akrobat Plh yang Nggak Habis-habis
Mending baca kenapa anggota dewan penerima suap masih asyik ngopi sementara pemberi di bui?. →
