Ketika Pernyataan Kadis PUPR NTB di “Bincang Kamisan” Menyentil Hati Warga Sumbawa, dan Gubernur Turun Tangan Meluruskan.
Dialog “Bincang Kamisan” yang digelar Dinas Kominfotik NTB seharusnya menjadi ruang santai. Namun, pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, pada Kamis (27/11/2025), justru memicu polemik panas yang menyentil hati masyarakat Pulau Sumbawa. Pernyataan Kadis PUPR dinilai publik seolah-olah mengabaikan perbaikan jalan di Pulau Sumbawa dengan pertimbangan teknis yang kontroversial.
Reaksi Keras: Jalan Sepi vs. Jalan Prioritas
Pernyataan Kadis PUPR tersebut langsung menuai kritik tajam, terutama dari perwakilan rakyat.
- Anggota DPRD NTB dari Dapil Sumbawa, H. Salman Alfarizi, S.H., menilai closing statement Kadis PUPR “kurang elok” dan terkesan mengabaikan persoalan jalan rusak di Pulau Sumbawa dengan alasan minimnya pengguna jalan (https://nusramedia.com/pemerintahan/salman-alfarizi-sesalkan-pernyataan-kadis-pupr-ntb-minta-gubernur-bersikap-sadimin-berikan-klarifikasi-49985.html).
- Salman bahkan mempertanyakan: “Jalan provinsi mana yang sepi dan tidak dilewati orang?”. Pernyataan ini secara tidak langsung menggambarkan dilema klasik: pembangunan hanya dilakukan di tempat yang ramai (Lombok), sementara Sumbawa harus menanti. (https://nusramedia.com/pemerintahan/salman-alfarizi-sesalkan-pernyataan-kadis-pupr-ntb-minta-gubernur-bersikap-sadimin-berikan-klarifikasi-49985.html).
- Polemik ini bahkan memperkuat tuntutan untuk memisahkan diri, di mana Presidium Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Indra Irawan, menegaskan bahwa pernyataan Kadis PUPR tersebut “melukai perasaan masyarakat Pulau Sumbawa”. (https://www.lintasntb.com/2025/11/viral-indra-irawan-tegur-keras-kadis-pupr-ntb-soal-pulau-sumbawa.html).
Gubernur Turun Tangan: Antara Maksud Baik dan ‘Salah Bahasa’
Melihat polemik yang memanas, Sadimin menyampaikan permohonan maaf atas nama pribadi dan Dinas PUPR NTB karena pernyataannya menimbulkan berbagai persepsi. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, ikut turun tangan membela (https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1506901849/kepala-dinas-pupr-ntb-sadimin-minta-maaf-tegaskan-tidak-mengabaikan-perbaikan-jalan-di-pulau-sumbawa).
- Gubernur Iqbal yakin bahwa “maksudnya bukan untuk mengabaikan kondisi jalan di Sumbawa,” melainkan hanya kurang tepat membahasakannya saja. Gubernur menjelaskan, konteks pernyataan Sadimin adalah soal pertimbangan teknis dalam pengajuan pembangunan, di mana daerah padat lebih dulu direspons karena jumlah penerima manfaat yang besar (https://rri.co.id/mataram/daerah/2013938/iqbal-bela-kadis-pupr-jalan-di-sumbawa-tetap-jadi-prioritas).
- Namun, Iqbal menegaskan bahwa saat ini Pemprov sudah melawan kebiasaan lama. “Sebagian besar proyek jalan berada di Pulau Sumbawa,” termasuk tiga ruas antar kecamatan yang penduduknya relatif sedikit, sebagai bentuk keberpihakan untuk mengejar ketertinggalan. (https://harianamanat.com/2025/12/01/kadis-pupr-ntb-tidak-ada-perbedaan-perlakuan-untuk-sumbawa-lombok/?amp=1).
Kapan Shockbreaker Warga Sumbawa Diistirahatkan?
Pernyataan Kadis PUPR bahwa jalan di Pulau Sumbawa lebih panjang (900 km) daripada Lombok (500 km) dan keterbatasan anggaran menjadi alasan prioritas (https://nusramedia.com/pemerintahan/salman-alfarizi-sesalkan-pernyataan-kadis-pupr-ntb-minta-gubernur-bersikap-sadimin-berikan-klarifikasi-49985.html) terasa seperti deja vu tahunan.
Sudah saatnya Dinas PUPR NTB beralih dari narasi “Keterbatasan Anggaran” dan “Salah Bahasa” menjadi “Komitmen Kualitas Permanen.” Karena bagi warga Sumbawa, masalahnya bukan hanya soal jumlah anggaran yang dialokasikan, melainkan soal keadilan, dan berapa lama lagi shockbreaker mereka harus menanggung beban proyek yang terlambat.
Menurut Anda, apakah alasan Kadis PUPR valid, atau ini memang bentuk ketimpangan yang harus segera diselesaikan? Beri pendapat Anda di kolom komentar!
Emha Firmansyah
