Merespons Polemik Kadis PUPR, Pemprov Tegaskan Prioritas Pembangunan 2025 di Luar Lombok Lebih Besar, Fokus pada Keadilan Sosial dan Akses Pangan.
MATARAM, getnews– Pemerintah Provinsi NTB merespons cepat isu ketimpangan pembangunan infrastruktur yang sempat memanas setelah pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB. Informasi dan data resmi ini dibagikan oleh Pemprov NTB melalui laman media sosial Facebook resminya, sebagai upaya transparansi kepada publik.
Baca juga: “Maaf, Hanya Salah Bahasa”: Kisah Jalan Rusak, Korupsi Waktu, dan Polemik Ketimpangan Lombok-Sumbawa
Melalui data yang dirilis tersebut, Pemprov NTB secara tegas membantah isu pengabaian Pulau Sumbawa dan mengupas tuntas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta paket proyek strategis tahun 2025.
Angka Bicara: Sumbawa Terima Porsi Lebih Besar
Pemerintah Provinsi NTB merilis perbandingan alokasi anggaran penanganan jalan provinsi tahun 2025:
- Pulau Sumbawa: Rp 58 Miliar
- Pulau Lombok: Rp 35 Miliar
Faktanya, anggaran penanganan jalan di Pulau Sumbawa dialokasikan lebih besar karena panjang ruas jalan provinsi di sana mencapai 900 km, dibandingkan Lombok yang 500 km.
Ini juga baca Boss: Bukan Tol, Tapi Bypass! Strategi NTB Connected Siap Pangkas Waktu “Jenuh” Lembar-Kayangan Jadi di Bawah 2 Jam
Fokus pada Keadilan dan Konektivitas Pangan
Gubernur NTB menegaskan bahwa prioritas pembangunan bukan hanya soal “ramai atau sepi,” tetapi soal Keadilan Sosial, Konektivitas, dan Produktivitas Pangan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov memaparkan sejumlah proyek raksasa di Pulau Sumbawa yang akan dieksekusi pada tahun 2025:
- KSB: Rekonstruksi Jalan Simpang Tano – Seteluk (3,8 km) senilai Rp 32,5 Miliar. Tujuannya untuk memperlancar akses pelabuhan dan mengatasi banjir di jalur vital.
- Sumbawa: Penanganan Long Segment Lenangguar – Lunyuk senilai Rp 20,08 Miliar. Urgensinya adalah menanggulangi tebing longsor agar akses Lunyuk tidak terputus (menghemat waktu tempuh 5–6 jam).
Dukungan Infrastruktur Pangan
Dukungan infrastruktur juga diprioritaskan untuk ketahanan pangan di wilayah lain:
- Dompu: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kadindi senilai Rp 4,3 M – 4,9 M. Dampaknya mengubah pola tanam petani menjadi Padi–Padi/Palawija.
- Bima: Penggantian Jembatan Doro O’o (Langggudu) senilai Rp 6,29 Miliar. Jembatan ini adalah objek vital penghubung ekonomi dua kecamatan yang rusak akibat banjir.
Pembangunan di Pulau Lombok sendiri tetap berjalan beriringan, difokuskan pada titik pariwisata dan irigasi strategis, seperti Rekonstruksi Jalan Tanjung Geres – Pohgading (Rp 28 Miliar) di Lombok Timur.
Ajakan Transparansi
Pemprov NTB berharap agar data ini dapat menyudahi perdebatan publik. Gubernur NTB menyerukan, “Mari sudahi perdebatan, kita kawal bersama pembangunannya!” sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi publik. (Emha)
