(Executive Summary): Indonesia enters 2026 amidst a historic shift toward “Command-Driven Reform,” prioritizing rapid execution over traditional bureaucratic processes. Key highlights include the mobilization of 53 helicopters for a 30-day recovery record in Sumatra, the enactment of the New National Criminal Code (KUHP), and a bold Zero Rice Import policy for 2026. While infrastructure and legal sovereignty mark major gains, the nation mourns 1,141 lives lost to climate-induced disasters, revealing a critical gap in local government mitigation readiness.
GET INSIGHT – Indonesia menutup tirai 2025 bukan dengan tepuk tangan meriah, melainkan dengan tarikan napas panjang yang sarat akan beban sekaligus optimisme. Sepanjang tahun ini, kita menyaksikan sebuah eksperimen besar dalam tata kelola negara: pergeseran dari birokrasi yang lamban menuju ritme “siap laksanakan” yang kental dengan nuansa komando.
Namun, di balik narasi kemajuan teknologi dan stabilitas makro, terselip luka terbuka di Sumatra dan Papua yang menuntut kita untuk bertanya: Sejauh mana efektivitas kepemimpinan transisi ini dalam melindungi nyawa rakyat di tingkat paling dasar?
Efisiensi di Atas Reruntuhan: Paradoks Pemulihan Sumatra
Penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi panggung utama pembuktian “Reformasi Komando”. Penggunaan 53 helikopter gabungan dan penyelesaian jembatan baja seberat 50 ton hanya dalam 10 hari adalah rekor yang mustahil dicapai tanpa tekanan instruksi yang kuat dari pusat. Seskab Teddy Indra Wijaya melaporkan tingkat distribusi logistik di atas 80%—sebuah angka yang impresif secara teknokrasi.
Namun, angka 1.141 jiwa meninggal dunia per 30 Desember 2025 adalah pengingat pahit. Kecepatan pemulihan pascabencana (reaktif) belum berbanding lurus dengan kekuatan mitigasi (preventif) di tingkat Pemerintah Daerah.
Kedaulatan: Antara KUHP Nasional dan Piring Nasi Rakyat
Tahun 2025 menandai dua tonggak kedaulatan yang sangat kontras: hukum dan pangan. Enactment KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 adalah fajar dekolonisasi hukum RI. Di saat yang sama, kebijakan Zero Import Beras 2026 yang dilaporkan sebagai respons atas kenaikan harga pangan menjadi “pertaruhan harga diri” pemerintah.
TABEL KOMPARASI: DINAMIKA TRANSISI 2025
Dinamika Transisi & Realitas Capaian 2025
| Variabel Strategis | Narasi / Kritik Publik | Realitas Output Getnews+ |
|---|---|---|
| Tata Kelola Bencana | “Daerah dianggap gagap, birokrasi koordinasi masih menjadi penghambat utama mitigasi.” | Centralized Command: 90% akses jalan nasional lumpuh tersambung dalam 30 hari via mobilisasi 53 helikopter. |
| Kedaulatan Pangan | “Inflasi bahan pokok mencekik; harga cabai tembus Rp80.000/kg di akhir tahun.” | Sovereignty Goal: Kebijakan Zero Import Beras 2026 resmi diteken; fokus pada intensifikasi lahan domestik. |
| Keamanan Domestik | “Eskalasi serangan OPM di Papua terhadap pelayan publik menciptakan trauma nasional.” | Military Modernization: Proteksi IKN via Anti-Drone rampung; Pola Unified Command mulai diuji untuk stabilitas daerah. |
| Kedaulatan Hukum | “Kekhawatiran pasal-pasal multitafsir (karet) dalam implementasi KUHP baru.” | Legal Decolonization: Transisi penuh menuju hukum nasional per 2 Jan 2026; memutus residu hukum kolonial. |
*geser ke kiri
Bagi getnews., tahun 2025 adalah tahun di mana negara menunjukkan “Ototnya”. Mulai dari reformasi total Bea Cukai oleh Menkeu Purbaya hingga gaya “Jemput Bola” perbankan untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp600 ribu bagi pengungsi. Ini adalah bentuk birokrasi yang dipaksa berlari.
Namun, ada catatan kritis yang tidak boleh diabaikan. Ketidakhadiran 379 daerah (dari 514 kabupaten/kota) dalam apel siaga bencana menunjukkan adanya disconnect antara visi komando di pusat dengan eksekusi di daerah. Jika ini tidak dibenahi, maka “Efisiensi Pusat” hanya akan menjadi pemadam kebakaran bagi “Kelalaian Daerah”.
Harapan dari Secangkir Liberika dan Ketulusan Mbah Daim
Di tengah beratnya narasi POLHUKAM, kita menemukan “kejujuran” pada segelas Original Qohwah dari Lumajang. Kopi Liberika ini adalah simbol ketangguhan lokal yang menolak menyerah pada arus massa. Namun, wajah kemanusiaan kita tahun ini paling nyata terlihat pada sosok Mbah Daim.
Mbah Daim adalah representasi dari rakyat yang tetap percaya pada proses, yang dengan ketulusannya mengingatkan kita bahwa di balik setiap kebijakan besar yang digodok di Jakarta, ada nyawa dan harapan rakyat kecil yang harus dijaga. Keberhasilan TVRI mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 mungkin menjadi pelipur lara bagi jutaan orang seperti Mbah Daim, namun kedaulatan pangan dan keselamatan dari bencanalah yang menjadi kebutuhan hakikinya.
Indonesia 2026 akan menjadi medan pembuktian apakah gaya kepemimpinan komando ini mampu menghasilkan swasembada pangan dan keselamatan masyarakat, atau justru terjebak pada formalitas angka-angka statistik di atas kertas laporan.
Foto cover: Mobilisasi Udara: Simbol kecepatan transisi komando dalam memutus isolasi logistik di wilayah Sumatra, Desember 2025 (ANTARA/Indonesia.go.id))
