FEATURE – Di panggung Economic Outlook 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja melempar sebuah angka yang cukup untuk membuat para ekonom mengerutkan kening sekaligus menahan napas: 8 persen. Sebuah angka yang cantik, ambisius, dan—jujur saja—terdengar seperti mantra ajaib untuk mengusir hantu “Jebakan Pendapatan Menengah” yang sudah bertahun-tahun menghantui republik ini.
Menkeu dengan jujur mengakui bahwa target 5,4% dalam APBN 2026 sebenarnya “biasa saja”—hanya sebuah basa-basi fiskal yang belum cukup untuk menampung jutaan pemuda yang sedang antre di bursa kerja. Maka, solusinya adalah lari sekencang mungkin. Pertanyaannya: Apakah kaki-kaki ekonomi kita sudah cukup kuat untuk sprint, atau kita justru sedang memaksa mesin tua untuk balapan di sirkuit F1?
Baca juga: Target Pertumbuhan 8%: Menkeu Purbaya Yudhi Siapkan Fondasi Ekonomi Berkelanjutan Menuju Negara Maju
Membangunkan Raksasa yang Stagnan
Menkeu Purbaya menyebut ada banyak sektor yang selama ini “kurang optimal” atau bahkan stagnan. Sektor manufaktur, pertanian, dan energi diminta segera bangun dari tidur siangnya. Ini adalah satir yang paling jujur dari jantung pemerintahan: kita punya kekayaan alam yang melimpah, tapi selama ini mungkin kita terlalu asyik “menjual tanah air” secara mentah daripada mengolahnya dengan otak dan teknologi.
”Fokus saya adalah menjaga fondasi,” ujar Menkeu. Beliau menjanjikan pasar modal akan ikut gemuk seiring dengan membesarnya skala perusahaan (size of company). Terdengar sangat elitis dan metropolitan. Namun, bagi rakyat di tingkat tapak—seperti warga di pelosok NTB atau Sumatera yang baru saja dihantam bencana—kedaulatan ekonomi bukan diukur dari hijaunya indeks saham di layar monitor, melainkan dari hijau atau tidaknya piring makan mereka besok pagi.
Negara Maju: Mimpi atau Strategi?
Optimisme Menkeu bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dalam 15 tahun ke depan adalah sebuah harapan yang wajib kita amini. Namun, kedaulatan bukan hanya soal angka pertumbuhan. Ia adalah soal bagaimana pertumbuhan 8% itu tidak hanya terkumpul di menara-menara kaca Sudirman, tapi mengalir hingga ke parit-parit irigasi di desa.
Jika sistem ekonomi kita masih “kurang optimal” dalam hal distribusi, maka angka 8% hanyalah angka statistik yang indah di atas kertas, namun pahit di pasar-pasar tradisional. Kita menagih janji Menkeu bahwa indikator kesejahteraan sesungguhnya adalah harga bahan pokok yang terjangkau. Sebab, kedaulatan fiskal yang sejati adalah saat rakyat tidak lagi perlu berhitung berkali-kali hanya untuk membeli beras, sementara pemerintah sibuk menghitung pertumbuhan 8 persen.
