Di era kepemimpinan yang serba terukur, rasa aman rupanya mulai memiliki label harga yang tidak main-main. Usulan anggaran Polri tahun 2026 sebesar Rp173 Triliun telah menciptakan riak besar di tengah kebijakan penghematan nasional. Di meja-meja kopi para pengamat ekonomi dan hukum, angka ini mulai dijuluki sebagai ‘Biaya Langganan’ keamanan yang paling mahal dalam sejarah republik.
Investigasi Getnews menemukan bahwa permintaan tambahan dana sebesar 58% ini bukan sekadar urusan operasional, melainkan “tiket masuk” bagi modernisasi kepolisian yang sayangnya harus dibayar mahal oleh ruang fiskal negara. Ketika rasa aman mulai diperlakukan seperti layanan premium—lengkap dengan paket digitalisasi siber yang canggih namun boros—negara dipaksa untuk mengaudit kembali: apakah “biaya langganan” ini sebanding dengan kualitas “layanan” yang diterima rakyat di tingkat tapak?
1. Gelembung Premium: Mengapa Begitu Mahal?
Polri berdalih bahwa kenaikan menjadi Rp173 triliun adalah keniscayaan untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, audit data Getnews menunjukkan adanya “gelembung” pada pos belanja barang dan peralatan khusus yang naik hingga 100%.
Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sangat disiplin terhadap efisiensi alat pertahanan dan keamanan, dikabarkan mulai mempertimbangkan apakah nakhoda saat ini masih seirama dengan doktrin fiskal Istana. “Biaya langganan” yang dianggap terlalu mahal ini kini menjadi pintu masuk paling lebar bagi wacana suksesi kepemimpinan di Trunojoyo.
2. Dashboard Audit: Perbandingan ‘Paket Langganan’ Polri 2025 vs 2026
3. Suksesi: Mencari Nakhoda yang Bisa ‘Hemat’
Bursa calon Kapolri inisial ‘D’ (Komjen Pol. Dedi Prasetyo) dan ‘S’ (Komjen Pol. Suyudi Ario Seto) kini dipandang bukan hanya sebagai pergantian figur, melainkan strategi Istana untuk menurunkan “biaya langganan” tersebut. Komjen Dedi dengan latar belakang pengawasan (Irwasum) dianggap mampu melakukan audit internal yang kejam, sementara Komjen Suyudi diharapkan membawa efisiensi lewat inovasi yang lebih tepat guna.
Siapa pun yang terpilih, publik menuntut agar rasa aman tidak lagi menjadi barang mewah dengan tagihan yang terus mencekik APBN. Karena pada akhirnya, keamanan terbaik adalah yang bisa dirasakan oleh rakyat tanpa mereka harus menghitung berapa banyak pajak yang “terbakar” untuk membiayai kemewahan birokrasi.
🔍 Verifikasi Data Internal
- • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025: Tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
- • Nota Keuangan Pemerintah 2026: Bagian Alokasi Belanja Polri dan Analisis Efisiensi Belanja Barang.
- • Laporan Khusus Tempo.co: “Dalih Mahal” – Edisi Analisis Fiskal Keamanan (Januari 2026).
