Menimbun Kayu atau Menimbun Masalah? Komedi Satir Birokrasi di Balik Banjir Aceh

BANDA ACEH — Selamat datang di era di mana kayu gelondongan punya “imunitas hukum” lebih kuat daripada urusan perut rakyat. Di Aceh, pascabencana bukan soal seberapa cepat membangun kembali, tapi seberapa takut Anda dipenjara gara-gara menyentuh kayu yang hanyut dibawa air.

​Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menemukan fakta menggelikan sekaligus menyedihkan: para Bupati di Pidie Jaya hingga Aceh Tamiang cuma bisa memandangi ribuan kubik kayu gelondongan yang menumpuk di sungai dan permukiman. Mau dipakai buat bangun rumah warga? Jangan. Mau dibersihkan biar nggak banjir lagi? Nanti dulu. Kenapa? Karena pusat belum kasih “stiker” status hukumnya.

​1. Takut Jaksa Lebih dari Takut Banjir

​Para kepala daerah di Aceh saat ini sedang memainkan peran sebagai “penjaga kayu” yang paling setia. Mereka lebih takut dipanggil aparat penegak hukum karena dianggap mencuri “barang temuan” daripada melihat warganya tidur di bawah tenda bocor. Ketidakjelasan status hukum ini membuat kayu-kayu tersebut berubah dari aset rekonstruksi menjadi sampah birokrasi yang sangat mahal.

​2. Menanti Wahyu dari Jakarta

​Aceh Tamiang dan sekitarnya masih menunggu “wahyu” alias instruksi resmi dari Jakarta. Sampai saat itu tiba, kayu-kayu itu akan tetap di sana, menyumbat sungai, siap menjadi “peluru” saat banjir susulan datang kembali. DPR RI berjanji akan koordinasi ke Jakarta. Klasik. Sebuah koordinasi untuk menentukan apakah kayu yang sudah hanyut itu boleh digergaji atau harus didiamkan sampai membusuk demi “ketertiban administrasi”.

​AMBARA Data Audit: The Sacred Log Paradox

*geser ke kiri

Hanya di negeri ini, kita membiarkan alam memberi bantuan bahan bangunan secara cuma-cuma lewat banjir, lalu kita menolaknya atas nama “takut masalah hukum”. AMBARA #2 mencatat: Jika hukum diciptakan untuk kemanusiaan, maka membiarkan kayu gelondongan membusuk saat rakyat butuh atap adalah bentuk illegal thinking yang paling nyata.