JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan potensi penghematan signifikan dalam pelaksanaan program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui serangkaian audit sistemik dan optimalisasi rantai pasok lokal, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran hingga Rp 40 triliun dari total alokasi APBN yang telah direncanakan.
Langkah efisiensi ini, menurut Menkeu, tidak akan mengurangi kualitas gizi maupun porsi makanan yang diterima oleh anak-anak sekolah. Sebaliknya, penghematan dilakukan dengan memangkas biaya distribusi yang tidak perlu serta mengeliminasi perantara dalam pengadaan bahan pangan.
Strategi Rantai Pasok Lokal
Kunci utama dari penghematan ini adalah integrasi langsung antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi petani dan peternak di tingkat desa. Dengan memprioritaskan suplai dari radius terdekat, pemerintah berhasil menekan biaya logistik secara drastis sekaligus menghidupkan ekonomi sirkular di pedesaan.
”Kami melakukan orkestrasi besar-besaran pada sisi suplai. Dengan melibatkan UMKM dan koperasi lokal secara langsung, margin yang sebelumnya diambil oleh distributor besar kini bisa kita pangkas dan dikembalikan menjadi penghematan kas negara,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.
Digitalisasi dan Pengawasan Ketat
Selain jalur distribusi, digitalisasi sistem pelaporan dan pemantauan stok menjadi faktor krusial lainnya. Penggunaan platform terintegrasi memungkinkan Kementerian Keuangan untuk melacak setiap rupiah yang dikeluarkan secara real-time, meminimalisir risiko kebocoran anggaran atau penggelembungan harga (mark-up).
Menkeu Purbaya menambahkan bahwa dana hasil efisiensi sebesar Rp 40 triliun tersebut nantinya akan dialokasikan kembali untuk memperkuat infrastruktur pendukung gizi, seperti pembangunan dapur-dapur standar higienis di wilayah pelosok yang selama ini sulit dijangkau. “Prinsip kita adalah value for money. Setiap sen APBN harus berdampak maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia kita,” pungkasnya.
