JAKARTA, getnews – Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (15/12/2025), mendengarkan laporan perkembangan penanganan bencana dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Laporan tersebut berfokus pada pendataan kerusakan rumah dan kesiapan pembangunan hunian.
Baca juga : Konsolidasi Ekonomi Prabowo-Airlangga; Optimisme 5,2% Didukung Fleksibilitas Kerja
Total 139.485 Rumah Terdampak Bencana
Berdasarkan data yang disampaikan per Minggu, 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, total rumah yang terdampak bencana (rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut) di tiga provinsi mencapai 139.485 unit.
| Provinsi Terdampak | Jumlah Rumah Terdampak (Unit) |
|---|---|
| Aceh | 100.569 |
| Sumatra Utara | 29.766 |
| Sumatra Barat | 9.150 |
| TOTAL KESELURUHAN | 139.485 Unit |
| *Jumlah termasuk kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut. | |
Akselerasi Survei dan Kesiapan Pembangunan Hunian
Meskipun masih dalam tahap tanggap darurat, Menteri PKP melaporkan bahwa survei lokasi telah dilakukan bersama TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah sebagai langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Aceh: Sudah disurvei di 30 lokasi yang siap diproses lebih lanjut.
- Sumatra Utara: Survei dilakukan di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
- Sumatra Barat: Survei dilakukan di Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Pesisir Selatan.
Menteri PKP juga melaporkan kesiapan pembangunan hunian tetap (Huntap) melalui berbagai skema, termasuk RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) dan dukungan industri nasional.
Secara khusus, disampaikan laporan mengenai dana di luar APBN:
“Saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100 jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini,” ujar Menteri PKP.
Untuk memastikan pembangunan 2.600 hunian non-APBN dapat segera dimulai pekan ini, Menteri PKP meminta arahan Presiden Prabowo terkait mekanisme koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Menteri Hukum (status tanah), Menteri PU, Perhubungan, dan BNPB.
BPMI Setpres
