MATARAM, getnews.co.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melakukan langkah berani untuk menyelamatkan BUMD PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang sempat “mati suri” sejak tahun 2023. Pemerintah Provinsi NTB secara resmi telah melunasi kewajiban utang dan pajak perusahaan sebesar kurang lebih Rp5,7 miliar, yang mengakibatkan pembukaan blokir akses oleh Kementerian Hukum.
Langkah ini memungkinkan PT GNE untuk kembali melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada awal tahun 2026, sebuah prosedur manajerial yang terhenti selama bertahun-tahun akibat kendala administratif dan finansial.
Profil Penyelamatan: Restrukturisasi PT Gerbang NTB Emas (GNE)
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa ke depan, PT GNE tidak akan lagi menjalankan terlalu banyak jenis usaha yang tidak produktif, melainkan akan fokus pada satu pilar utama guna meraup profit.
| Aspek Penataan | Status & Rencana Strategis |
|---|---|
| Penyelesaian Liabilitas | Pelunasan Utang & Pajak Rp 5,7 Miliar. |
| Status Administratif | Blokir Kemenkumham RESMI DIBUKA. |
| Fokus Sektor Usaha | Konstruksi & Pembangunan (Single Focused). |
| Prioritas Manajemen | Pembenahan Tata Kelola & Profesionalisme Tim. |
Strategi “Single Focused” untuk Profitabilitas
Di hadapan media dan masyarakat NTB, Gubernur Iqbal menyatakan optimismenya bahwa PT GNE dapat bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang maju. Kuncinya terletak pada penyederhanaan kegiatan usaha. “PT GNE akan fokus pada usaha konstruksi agar bisa mendapatkan profit. Kita tidak ingin terlalu banyak lini usaha yang hasilnya justru tidak jelas seperti sebelumnya,” ujar Miq Iqbal.
Komitmen Benahi Manajemen
Selain aspek finansial, Gubernur juga berkomitmen untuk melakukan perombakan besar-besaran pada tata kelola dan manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan agar investasi dana publik senilai miliaran rupiah untuk melunasi utang tersebut tidak terbuang percuma dan PT GNE dapat berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan.
Dengan dibukanya “gembok” administratif ini, RUPS perdana PT GNE pasca-krisis diharapkan segera menghasilkan struktur direksi yang lebih kompeten untuk mengeksekusi visi pembangunan konstruksi di wilayah NTB.
