MATARAM – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), secara resmi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB untuk memperketat “pagar” pengawasan anggaran di tingkat kabupaten/kota hingga ke sektor-sektor rawan seperti ESDM dan LHK.
Langkah ini bukan sekadar audiensi formal, melainkan instruksi strategis untuk memastikan mandatory spending inspektorat terpenuhi dan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bocor di tingkat tapak.
Peringatan Keras dari Pejanggik
Pesan Miq Iqbal sangat jernih: NTB harus menjadi contoh pemenuhan anggaran pengawasan. Dengan menitipkan sektor ESDM dan LHK, Gubernur ingin memastikan bahwa setiap bencana banjir di NTB bukan sekadar ‘takdir’, melainkan hasil audit terhadap tata kelola anggaran yang berkelanjutan.
Kepala BPKP NTB, Adrian Puspawijaya, merespons dengan data yang “menggelitik”. BPKP saat ini tengah membidik 16 skema pembiayaan di Bank NTB Syariah. Dua di antaranya akan dikupas tuntas pada Februari mendatang untuk melihat profil risiko yang sebenarnya. Ini adalah sinyal bahwa “bulan madu” birokrasi yang longgar di BUMD telah usai.
“Pengawasan bukanlah tentang mencari kesalahan, melainkan tentang menjaga harapan publik tetap berada di jalurnya.”
— Tim Audit Getnews
Dogma Digital
Audit Getnews terhadap audiensi BPKP dan Gubernur Iqbal hari ini adalah penegasan bahwa transparansi tidak bisa ditawar. Saat Gubernur ‘menitipkan’ ESDM dan Bank NTB Syariah, itu adalah mandat bagi kita untuk mengawal setiap rupiah agar tidak menguap di lorong-lorong perizinan yang gelap.
Kami di Getnews berdiri sebagai mitra kritis dalam pengawasan ini. Integritas pembangunan di NTB bergantung pada seberapa berani BPKP menyisir risiko pembiayaan dan seberapa konsisten pemerintah kabupaten/kota memenuhi mandatory spending inspektoratnya. Kebenaran harus diaudit, dan setiap anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.
