LOMBOK UTARA, getnews.co.id — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mengeksekusi renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan fasilitas sanitasi bagi warga miskin ekstrem di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara. Langkah ini diambil guna mengatasi paradoks kemiskinan di wilayah pesisir yang bertetangga langsung dengan destinasi wisata internasional.
”Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal saat meninjau langsung hunian warga, Kamis (8/1/2026). Ia menekankan bahwa kemajuan pariwisata di NTB tidak boleh meninggalkan masyarakat lokal dalam kondisi ekonomi yang rapuh.
Analisis Intervensi: Matriks Program Desa Berdaya (Malaka)
Program ini dirancang untuk menyelesaikan masalah dasar secara paralel, mulai dari infrastruktur hingga gizi anak.
| Fokus Penanganan | Detail Instruksi Gubernur |
|---|---|
| Hunian (RTLH) | Renovasi total untuk menjamin rumah layak huni dan sehat. |
| Sanitasi (MCK) | Rehabilitasi fasilitas umum dan peningkatan sistem perawatan. |
| Gizi Anak | Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita. |
| Ekonomi Nelayan | Evaluasi birokrasi barcode BBM solar agar lebih efisien. |
Menyentuh Akar Masalah Nelayan dan Gizi
Selain infrastruktur, Miq Iqbal menyoroti kendala birokrasi yang menghambat produktivitas nelayan. Keluhan mengenai sulitnya mendapatkan BBM solar akibat kerumitan pengurusan barcode menjadi catatan penting untuk segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. Di sisi lain, Gubernur memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita di desa tersebut guna menekan angka stunting dan menjamin kualitas kesehatan generasi mendatang.
Paradoks Pariwisata dan Kemiskinan
Gubernur Iqbal secara jujur mengakui adanya ketimpangan antara pertumbuhan hotel berbintang dengan kondisi ekonomi warga sekitar. Melalui Program Desa Berdaya, setiap desa akan didampingi tenaga terlatih untuk menyusun prioritas penanganan masalah dasar serta menggali potensi lokal di sektor perikanan dan pariwisata.
Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, mengapresiasi kehadiran Gubernur dan melaporkan bahwa terdapat 362 individu yang masuk kategori miskin ekstrem. Sinergi antara pemerintah provinsi dan desa diharapkan mampu mendorong Desa Malaka mandiri dan keluar dari zona kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi potensi desa yang ada.
