MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melakukan langkah cepat merespons lonjakan harga pangan menjelang Ramadan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Mandalika Bertais, Selasa, 10 Februari 2026, pria yang akrab disapa Miq Iqbal ini menegaskan akan segera melakukan intervensi pasar menyusul harga cabai rawit yang kian “pedas”.
Didampingi Satgas Pangan Polda NTB dan perwakilan Bank Indonesia, Gubernur mendapati harga cabai rawit meroket hingga menyentuh Rp95.000 per kilogram. Angka ini jauh melampaui harga acuan normal di kisaran Rp57.000 per kilogram.
“Lonjakan paling tinggi ada di cabai rawit. Kami tegaskan intervensi pasar dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar Miq Iqbal di sela-sela pantauannya.
Tekan Arus Keluar Komoditas
Gubernur mengidentifikasi tiga penyebab utama kenaikan harga: cuaca ekstrem yang mengganggu panen, lonjakan permintaan jelang Ramadan, dan derasnya pengiriman stok ke Pulau Jawa. Untuk itu, ia memberikan peringatan keras kepada para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur.
“Kita di NTB tidak boleh kekurangan cabai. Saya minta pengepul fokus penuhi kebutuhan lokal terlebih dahulu sebelum pengiriman ke luar daerah,” tegasnya. Ia memastikan, meski harga melonjak, tim Satgas Pangan tidak menemukan adanya indikasi penimbunan karena sifat komoditas yang cepat rusak.
Audit Strategis: Intervensi Harga Pangan NTB 2026
Pemerintah Provinsi NTB berupaya menyeimbangkan mekanisme pasar dengan perlindungan daya beli melalui subsidi distribusi dan pengawasan rantai pasok.
Jeritan Pedagang Kecil
Efek domino kenaikan harga sangat dirasakan pelaku usaha kecil. Made Kuniarti, pedagang dari Gunung Sari, mengaku harus berburu ke Pasar Mandalika karena harga di tingkat pengecer sudah menembus Rp115.000 per kilogram. Kondisi ini membuat modal operasional dagangannya membengkak.
Selain memantau harga, Gubernur juga menyoroti pendangkalan drainase pasar yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Ia meminta perangkat daerah segera melakukan pembersihan demi kenyamanan transaksi menjelang bulan suci.
“Negara harus hadir. Tugas kami memastikan warga bisa menjalani Ramadan dengan tenang, kebutuhan pokok tersedia, dan harga tetap terkendali,” pungkasnya.
