JAKARTA — Diplomasi Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan taringnya dalam isu stabilitas global. Setelah penandatanganan piagam di Davos, Swiss, akhir Januari lalu, pemerintah kini mulai membedah struktur operasional Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengungkapkan bahwa jantung eksekusi dewan ini akan berada di tangan warga asli Palestina. Namun, bukan sembarang orang; mereka adalah para teknokrat yang bebas dari afiliasi politik tertentu.
Mesin Eksekusi Tanpa Warna Politik
Dalam keterangan resminya, Rabu (4/2), Havas menjelaskan bahwa BoP akan memiliki struktur badan pelaksana berupa Komite Nasional (National Committee). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pembangunan kembali Gaza dilakukan secara profesional dan objektif.
”Komite nasional ini diisi oleh teknokrat Palestina. Mereka tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu dan akan menjadi pelaksana kegiatan di lapangan,” ujar Havas.
Strategi melibatkan teknokrat lokal ini dipandang sebagai upaya untuk menghindari friksi internal faksi-faksi di Palestina, sekaligus memberikan rasa memiliki (ownership) bagi rakyat Palestina atas masa depan mereka sendiri.
Poros Muslim dan Kerja Keroyokan
Keanggotaan Indonesia dalam BoP bukan merupakan langkah tunggal. Havas menegaskan bahwa kehadiran Indonesia adalah bagian dari kesepakatan kolektif dengan negara-negara mayoritas Muslim seperti Turki, Pakistan, Mesir, dan Arab Saudi.
Meski Amerika Serikat berperan sebagai inisiator, Indonesia bersama poros Timur Tengah dan negara Muslim lainnya terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan mekanisme dewan ini tetap adil dan berpihak pada kepentingan kemanusiaan.
Diplomasi Iuran: Tak Mau Beli Kucing dalam Karung
Terkait masalah finansial, Indonesia mengambil sikap hati-hati. Meskipun Amerika Serikat telah menetapkan besaran iuran, Havas menyatakan bahwa Indonesia belum memutuskan nominal yang akan dibayarkan.
Pemerintah masih mengonsultasikan mekanisme penggunaan dana dan transparansi pembayaran dengan negara-negara Muslim lainnya. Bagi Jakarta, sebelum uang rakyat dikeluarkan, “rambu-rambu” dan mekanisme koordinasi antarnegara harus benar-benar matang.
”Bahasannya belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian dibuat detailnya, posisi, dan mekanismenya seperti apa,” pungkas Havas. Dengan piagam yang telah ditandatangani di Davos, Indonesia kini berdiri sebagai pemain kunci yang menuntut transparansi dalam misi perdamaian paling kompleks di abad ke-21 ini.
Verified Source: InfoPublik.id
