“Getnews+ Governance Audit analyzes the deployment of 1,138 IPDN cadets by the Ministry of Home Affairs to restore administrative functionality in disaster-stricken provinces. With over 1,500 village offices incapacitated across Aceh and Sumatra, this mission shifts focus from physical debris removal to ‘Systemic Rehabilitation.’ By deploying skilled civil service cadets to reactive vital public services like population administration, the government aims to prevent a governance vacuum in regions where 22 villages were completely erased by the disaster.”
TANGERANG, getnews. — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, resmi memberangkatkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Penugasan khusus ini difokuskan untuk menghidupkan kembali layanan dasar pemerintahan yang lumpuh total di ribuan desa terdampak.
Pemberangkatan tahap pertama dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (3/1/2026). Mendagri menegaskan bahwa kehadiran praja IPDN sangat krusial mengingat data menunjukkan 22 desa dinyatakan hilang dan ribuan kantor desa mengalami kerusakan berat.
”Fokus kita adalah memulihkan fungsi pemerintahan. Ada 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, dan layanan administrasi publik tidak boleh berhenti terlalu lama,” tegas Tito Karnavian.
Data Dampak & Prioritas Pemulihan Pemerintahan 2026
Aceh menjadi titik perhatian utama dengan kerusakan infrastruktur pemerintahan desa yang paling masif dibandingkan wilayah Sumatra lainnya.
| Provinsi Terdampak | Desa Hilang | Kantor Desa Rusak |
|---|---|---|
| Aceh | 13 Desa | 1.455 |
| Sumatera Utara | 8 Desa | 93 |
| Sumatera Barat | 1 Desa | 32 |
| TOTAL TERDAMPAK | 22 DESA | 1.580 KANTOR |
Dua Misi Utama: Kerja Fisik dan Administrasi
Selama satu bulan ke depan, para praja IPDN beserta pengasuh akan mengemban tugas ganda. Selain terlibat dalam pembersihan material pascabencana, inti dari misi ini adalah dukungan teknis pada Administrasi Kependudukan (Dukcapil) dan pengaktifan kembali layanan publik yang terhenti.
Di Aceh, wilayah yang masih menjadi prioritas pemulihan meliputi Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara di Sumatera Utara, fokus tertuju pada Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Penempatan praja ini diharapkan mampu mencegah kekosongan birokrasi di tingkat tapak pasca musibah besar tersebut.
