NEWS Nusa Tenggara Barat

Benteng Pulau: Strategi Mitigasi dalam Visi Global NTB

MATARAM – Bagi provinsi kepulauan seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), bencana bukan sekadar anomali cuaca atau geologi, melainkan variabel tetap dalam persamaan ekonomi. Dalam peluncuran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026 bersama program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia), Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa “Ketangguhan Bencana” adalah prasyarat mutlak untuk mencapai ambisi “Makmur Mendunia” yang termaktub dalam RPJMD 2025–2029.

​Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari manajemen krisis yang reaktif menuju tata kelola risiko yang preventif dan terintegrasi.

Investasi dalam Ketangguhan

​Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menekankan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan ekonomi yang serius. Risiko yang terkendali adalah magnet bagi investasi, khususnya di sektor pariwisata dan energi terbarukan yang menjadi tulang punggung visi NTB ke depan.

​Melalui kolaborasi dengan SIAP SIAGA yang telah terjalin sejak 2021, NTB kini memfokuskan tahun 2026 pada penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem. Ambisinya tidak tanggung-tanggung: menjadikan NTB sebagai “Laboratorium Kebijakan Adaptasi Iklim” berbasis kepulauan di tingkat global.

Strategic Audit: Disaster Resilience Framework 2026

Komponen StrategisFokus ImplementasiStatus / Target
Sinergi KebijakanPenyelarasan RKT SIAP SIAGA dengan RKPD Provinsi & Kabupaten.ALIGNED
Inklusivitas (GEDSI)Integrasi gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam respons.PRIORITY
Ketangguhan MandiriPenguatan kapasitas BPBD & Bappeda memimpin agenda lokal.SUSTAINABILITY GAIN

Diplomasi Ketangguhan: Kemitraan Australia-Indonesia

​Catherine Meehan dari Kedutaan Besar Australia dan Lucy Dickinson (Team Leader SIAP SIAGA) menegaskan bahwa efektivitas program ini terletak pada kemitraan jangka panjang, bukan sekadar aktivitas ad-hoc. Australia melalui DFAT berkomitmen memastikan bahwa investasi bersama ini benar-benar berdampak pada kelompok paling rentan melalui prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).

​Penyelarasan antara rencana kerja internasional dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD) menjadi kunci agar intervensi tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat sistem yang sudah ada. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengonfirmasi bahwa pola ini telah berhasil memperkuat koordinasi lintas kabupaten, terutama di wilayah prioritas seperti Lombok Utara dan Sumbawa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *