Audit Moral LPDP: Komisi X Ingatkan Kontrak Nasionalisme

​JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membawa beban tanggung jawab moral yang besar melampaui sekadar prestasi akademik. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas gejolak di ruang publik mengenai loyalitas para penerima beasiswa yang dibiayai oleh uang pajak rakyat tersebut.

​Hetifah menekankan bahwa LPDP merupakan instrumen strategis negara untuk mencetak pemimpin masa depan, bukan sekadar skema pembiayaan studi gratis. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. “Dana LPDP berasal dari publik, sehingga ada tanggung jawab moral dan politik agar penerimanya kembali serta berkontribusi bagi bangsa,” tegas Hetifah dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Februari 2026.

​Isu mengenai narasi alumni yang menjauh dari semangat keindonesiaan dinilai wajar memicu sensitivitas publik. Namun, legislator Fraksi Golkar ini meminta agar polemik disikapi secara proporsional. Ia menegaskan bahwa negara harus tetap fokus pada pemenuhan kewajiban kontraktual—yakni kewajiban kembali ke tanah air dan mengabdi—daripada mencampuri hak personal kewarganegaraan keluarga.

​Ke depan, Komisi X mendorong penguatan pengawasan pascastudi dan transparansi kontribusi alumni. Hetifah menilai penguatan sistem akuntabilitas jauh lebih krusial dibandingkan merespons polemik dengan menambah aturan-aturan baru yang bersifat reaktif. “Setiap rupiah dana pendidikan harus kembali menjadi manfaat bagi Indonesia,” pungkasnya.

​​

Baca juga: Operasi Senyap di Balik Teror Digital Ketua BEM UGM