JAKARTA — Pengamat militer dan pertahanan dari ISESS, Khairul Fahmi, menilai inisiatif Board of Peace yang digagas Donald Trump memiliki kemiripan strategis dengan Committee of Good Offices atau Komite Jasa Baik (KTN) bentukan PBB pada 1947. Dalam keterangannya, Kamis, 19 Februari 2026, Fahmi menyebut forum multilateral ini bisa menjadi jembatan bagi kedaulatan Palestina, sebagaimana KTN mengantar Indonesia menuju pengakuan kedaulatan 1949.
Menurut Fahmi, meskipun Indonesia tidak memenangkan setiap detail perundingan di masa revolusi—seperti pada Perjanjian Renville yang pahit—kehadiran komite internasional memberikan ruang legal bagi Republik untuk diakui sebagai entitas politik yang sah, bukan sekadar pemberontak kolonial.
”Board of Peace akan diuji bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengawal transisi politik. Mekanisme tersebut harus mampu memastikan bahwa setiap kesepakatan bergerak menuju pembentukan institusi pemerintahan yang sah dan peta jalan kedaulatan,” ujar Fahmi. Ia menekankan bahwa keberhasilan mekanisme ini akan sangat bergantung pada konsistensi supervisi kolektif internasional di tengah polarisasi kekuatan besar saat ini.
Further reading: Lawatan ke Washington, Presiden Prabowo Kantongi Kesepakatan Investasi US$ 38,4 Miliar
BACA ARTIKEL KOLOM AMBARA:
RSUD NTB dan Koleksi ‘ASN Siluman’: Ketika Data Lebih Horor daripada Film Pengabdi Setan
