BIMA — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sedang mencoba merombak genetika koperasi di Nusa Tenggara Barat. Baginya, koperasi masa depan tidak boleh lagi sekadar menjadi “pajangan” atau gerai fotokopi yang sepi pengunjung. Di Kelurahan Melayu Asakota, Bima, pada Senin, 2 Maret 2026, Iqbal melempar tantangan keras: koperasi harus memiliki ekosistem bisnis yang nyata dan petarung di pasar.
Visi ini muncul dari kegelisahan atas panjangnya rantai distribusi pertanian yang mencekik margin keuntungan petani lokal. Selama ini, hasil peluh petani habis “dikeroyok” oleh barisan perantara sebelum menyentuh piring konsumen.
Memangkas “Benalu” Distribusi
Logika ekonomi yang diusung Gubernur Iqbal sederhana namun radikal: konsolidasi. Jika koperasi kuat, mereka memiliki posisi tawar (bargaining power) untuk menentukan harga, bukan sekadar menerima sisa remah dari tengkulak. Dengan memotong rantai distribusi, nilai tukar petani (NTP) diharapkan meroket, sekaligus memberikan insentif bagi generasi muda untuk tidak lagi alergi turun ke sawah.
”Kalau koperasi kuat dan terkonsolidasi, mereka bisa ikut menentukan harga,” tegas Iqbal. Ini adalah upaya dekonstruksi pasar agar pundi-pundi rupiah kembali mengalir ke kantong produsen desa, bukan tertahan di tengkulak kota.
Revolusi Telur dan Rumah Kaca
Bukan sekadar retorika, Iqbal mendorong unit usaha desa beralih ke sektor produktif yang permintaannya “anti-resesi”: pangan harian. Dua model bisnis yang disodorkan adalah peternakan ayam petelur kolektif dan hortikultura sistem greenhouse (rumah kaca).
Bayangkan sebuah desa yang mengelola kandang ayam secara komunal, memproduksi ribuan butir telur per minggu, dan mendistribusikannya langsung melalui koperasi. Strategi ini bukan hanya soal cuan, tapi soal kedaulatan pangan lokal. Mengingat sebagian besar kebutuhan pangan NTB masih dipasok dari luar daerah, penguatan produksi di tingkat kelurahan adalah langkah cerdas untuk menjaga stabilitas inflasi dari level akar rumput.
Catatan Akhir: Urusan Perut, Bukan Urusan Politik
Gubernur Iqbal menutup arahannya dengan batasan yang jelas: penguatan ekonomi desa adalah kerja nyata, bukan panggung politik. Dukungan konkret berupa sarana dan prasarana kepada Koperasi Merah Putih Melayu Asakota menjadi bukti bahwa pemerintah ingin koperasi segera “berlari”.
Tantangan terbesarnya kini ada pada konsistensi pendampingan. Tanpa rencana bisnis yang matang (bankable), koperasi hanya akan kembali menjadi penerima bantuan sosial, bukan pemain industri. Jika strategi “Bisnis Nyata” ini berhasil, Bima bisa menjadi percontohan bagaimana sebuah kelurahan mampu memberi makan warganya sendiri tanpa harus bergantung pada kiriman barang dari luar daerah.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Simalakama IPR: Fiskal vs Ekologi
