MATARAM — Di saat radar global menangkap sinyal merah akibat memanasnya tensi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat memetakan warganya di zona terdampak. Hingga Selasa, 3 Maret 2026, Pemprov NTB memastikan sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 1.372 jamaah umroh asal NTB dilaporkan dalam kondisi aman.
Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa perlindungan warga di luar negeri kini menjadi prioritas utama dalam sistem koordinasi cepat antara daerah dan perwakilan RI di Riyadh, Jeddah, UEA, hingga Kuwait.
Membedah Geografi Pekerja Migran
Berdasarkan data kementerian terkait (BP2MI), sebaran 155 PMI asal NTB di Timur Tengah didominasi oleh penempatan di Arab Saudi (144 orang), diikuti Uni Emirat Arab (10 orang), dan Kuwait (1 orang). Secara sosiologis, para pekerja ini merupakan tulang punggung ekonomi bagi kabupaten-kabupaten di NTB, dengan Lombok Tengah sebagai penyumbang terbesar (47 orang).
Mayoritas dari mereka bergerak di sektor jasa personal dan domestik, namun ada pula yang bekerja di sektor strategis seperti pertambangan dan konstruksi. “Seluruh PMI asal NTB dilaporkan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik,” ujar Ahsanul Khalik setelah berkoordinasi dengan Disnakertrans NTB.
Jamaah Umroh: Menanti Kepulangan di Tengah Deru Perang
Selain pekerja, perhatian pemerintah tertuju pada 1.372 jamaah umroh yang saat ini masih menjalankan ibadah di tanah suci. Sejak keberangkatan perdana 19 Februari lalu melalui Lombok International Airport (BIZAM), proses ibadah dilaporkan berjalan normal tanpa gangguan keamanan berarti.
Sesuai jadwal, gelombang kepulangan jamaah akan dimulai pada 7 Maret 2026. Pemerintah daerah berharap koridor udara internasional tetap terbuka dan aman dari dampak eskalasi militer, sehingga proses pemulangan 1.372 warga ini tidak terkendala teknis maupun keamanan.
Catatan Akhir: Menepis Kecemasan
Pemerintah Provinsi NTB menyadari adanya riak kekhawatiran dari keluarga di kampung halaman. Namun, penegasan Juru Bicara Pemprov bahwa warga NTB berada dalam sistem perlindungan negara adalah jaminan bahwa diplomasi kita masih bekerja efektif.
Tantangan sesungguhnya adalah dinamika konflik yang sulit ditebak. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi cepat (fast-track coordination) yang disiapkan Pemprov NTB bukan sekadar prosedur formalitas, melainkan kesiapan penuh jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi atau perlindungan darurat. Tetap tenang dan rujuklah informasi resmi adalah imbauan paling bijak saat ini.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
PMI NTB di Libya: Pemprov Klarifikasi Video Viral, Empat Warga dalam Perlindungan KBRI
