NTB Balikkan Kontraksi: Fondasi Ekonomi Iqbal-Dinda Mulai Terpeta

​MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons skeptisisme publik terkait klaim transformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, pemerintah menegaskan bahwa tahun 2025 bukanlah tahun “panen hasil”, melainkan tahun penyelamatan fiskal dan stabilisasi struktural.

​Khalik menjelaskan bahwa NTB memulai tahun 2025 dengan beban berat akibat kontraksi ekonomi hingga minus 1,47 persen, imbas kendala teknis operasional sektor pertambangan. Namun, dalam waktu satu tahun, mesin ekonomi daerah berhasil dipacu hingga menutup tahun pada level positif 3,22 persen secara kumulatif.

​“Jika dihitung dari titik terendah, terjadi lonjakan 4,69 poin hanya dalam setahun. Ini enam kali lipat lebih besar dari target RPJMD. Kami bekerja dari titik awal kontraksi, bukan situasi yang stabil,” ujar Khalik dalam keterangan resminya, Minggu, 22 Februari 2026.

​Menariknya, denyut ekonomi NTB justru menunjukkan performa impresif saat sektor tambang dikeluarkan dari perhitungan. Mengacu pada data BPS NTB, pertumbuhan ekonomi non-tambang mencatatkan angka di atas 8 persen secara kumulatif. Hal ini menandakan sektor riil seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata tetap solid menjadi penopang hidup masyarakat di tengah gejolak industri ekstraktif.

​Mengenai keluhan biaya hidup, Khalik menyebut hal tersebut sebagai “jeda waktu” antara pemulihan makro dan dampak mikro di tingkat rumah tangga. Ia menegaskan bahwa tekanan inflasi pangan nasional, seperti harga beras dan daging, merupakan variabel yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali daerah. “Fondasi rumah sudah dicor, namun bangunannya belum selesai. Tahun 2025 adalah fase stabilisasi,” pungkasnya.

​​

Berita lainnya: The 2025 Labor Paradox: Satu Tahun Iqbal–Dinda dan Ilusi Angka