MATARAM — Era BUMD sebagai “panti asuhan” bagi birokrat atau sekadar pelengkap administratif resmi berakhir. Melalui pernyataan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Izzuddin Mahili, pada Kamis (2/4/2026), Pemprov NTB mengumumkan protokol Revitalisasi dan Restrukturisasi besar-besaran. Langkah ini bukan sekadar kosmetik organisasi, melainkan upaya radikal untuk mengonversi aset daerah yang selama ini “tidur” menjadi instrumen profit yang kompetitif. Fokusnya jelas: profesionalisme manajemen melalui pansel terbuka, konversi syariah, dan pembentukan holding NTB Kapital.
Langkah paling ambisius adalah pembentukan NTB Kapital. Dengan mengonsolidasi BUMD non-keuangan ke dalam satu induk perusahaan, NTB sedang meniru model Temasek atau Danantara di tingkat lokal. Integrasi ini diprediksi meningkatkan efisiensi operasional hingga 20%. Di tengah ancaman resesi akibat konflik Timur Tengah, efisiensi manajemen satu pintu ini menjadi benteng pertahanan agar perusahaan daerah seperti PT GNE tidak lagi kehilangan arah, melainkan menjadi ujung tombak investasi daerah yang lincah (agile).
Hijrah Finansial: Memutus Rantai Rentenir
Konversi BPR menjadi BPR Syariah yang ditargetkan rampung pada HUT NTB ke-68 (Desember 2026) adalah manifestasi dari visi ekonomi inklusif. Dengan instruksi pengalihan fokus pada pembiayaan produktif minimal 30%, Pemprov NTB sedang melancarkan perang terbuka terhadap praktik rentenir yang selama ini mencekik UMKM. Transformasi ini bukan hanya soal label “syariah”, tetapi soal mengubah DNA perbankan daerah agar lebih berpihak pada pertumbuhan sektor riil, bukan sekadar mengejar bunga konsumtif dari kredit pegawai.
Secara strategis, restrukturisasi ini adalah “obat pahit” yang harus ditelan. Hasil evaluasi pimpinan menunjukkan banyak BUMD yang kurang produktif karena manajemen yang amatir. Dengan Pansel terbuka berbasis kompetensi, NTB sedang membersihkan parasit birokrasi dari tubuh perusahaan daerah. Output akhirnya sangat jelas: GCG yang kuat akan melahirkan profit, dan profit tersebut akan dialokasikan kembali untuk program kerakyatan seperti Desa Berdaya. Ini adalah siklus ekonomi mandiri yang ingin dicapai sebelum badai ekonomi global 2027 menghantam lebih keras.
GetNews Strategic Audit: BUMD Transformation 2026
Analisis terhadap tiga pilar utama restrukturisasi BUMD NTB:
Vonis Redaksi: Menunggu Nyata di Neraca
Transformasi BUMD ini adalah langkah besar untuk melepaskan ketergantungan NTB pada dana transfer pusat. GetNews memandang bahwa keberhasilan Izzuddin Mahili dalam menjalankan misi ini tidak akan diukur dari naskah akademik, melainkan dari angka dividen yang masuk ke kas daerah pada akhir 2026 nanti. Jika NTB Kapital mampu berdiri tegak dan BPR Syariah sukses menjadi oase bagi UMKM, maka NTB telah berhasil membangun kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Simalakama IPR: Fiskal vs Ekologi
