Mahfud MD baru saja mengeluarkan jurus andalannya: “Sah, tapi tidak etis.” Sebuah kalimat yang kalau diterjemahkan ke bahasa tongkrongan kira-kira bunyinya begini: “Kamu nggak melanggar hukum sih, tapi kok kelakuannya kayak gitu?”
Pemicunya adalah drama penunjukan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Bayangkan, DPR sudah punya “calon pengantin” resmi bernama Inosentius Samsul. Nama ini sudah diumumkan di Sidang Paripurna Agustus 2025. Pihak MK bahkan sudah sibuk pasang dekorasi, bikin materi visual, dan mungkin sudah pesan tumpeng buat menyambut hakim baru. Tapi, pas janur kuning hampir melengkung di Istana, tiba-tiba pengantinnya diganti jadi Adies Kadir.
DPR memang punya hak konstitusional buat pilih siapa saja, tapi kalau caranya pakai sistem “tikung di sepertiga malam” tanpa alasan yang jelas, ya wajar kalau publik merasa kena prank negara.
Mahfud MD tidak meragukan ijazah atau rekam jejak Adies Kadir secara administratif. Tapi ya itu, menjadi Hakim MK itu syaratnya harus jadi “Negarawan”. Bukan jadi “Wakil Partai” yang kebetulan lagi pakai toga. Masalahnya, kalau proses masuknya saja sudah lewat jalur “orang dalam” yang misterius, publik jadi curiga: ini nanti yang dibela kepentingan konstitusi atau kepentingan yang kasih mandat?
Kita sedang menonton drama di mana transparansi cuma jadi kosmetik. Kepantasan politik kita lagi-lagi dikorbankan demi efisiensi kepentingan kekuasaan. Bagi Inosentius yang sudah “diputusin” pas sayang-sayangnya, ini mungkin luka administrasi. Tapi bagi demokrasi kita, ini adalah luka etika yang makin hari makin bernanah.
Selamat bekerja buat Pak Adies Kadir. Semoga nanti pas duduk di kursi empuk MK, bapak tidak lupa kalau yang bapak wakili adalah keadilan, bukan panitia seleksi di Senayan yang jago main sulap ganti nama itu.
