LOMBOK BARAT — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengumpulkan seluruh kepala daerah se-NTB dalam High Level Meeting (HLM) di Senggigi, Kamis, 13 Februari 2026. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni koordinasi, melainkan upaya memperkuat “orkestrasi” pembangunan agar program kabupaten/kota selaras dengan ambisi provinsi dan agenda nasional.

​Di hadapan para bupati dan wali kota, gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu membedah sejumlah rapor progres strategis. Fokusnya mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem melalui alokasi dana OPD sebesar Rp450,04 miliar, pembentukan 1.166 Koperasi Merah Putih, hingga persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

​”HLM ini momentum penting memastikan program unggulan berjalan selaras, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan NTB,” tegas Miq Iqbal di Katamaran Hotel & Resort.

​Memangkas Tengkulak Lewat Pergub

​Salah satu poin paling tajam dalam arahan Gubernur adalah rencana penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari Koperasi Merah Putih. Langkah ini diproyeksikan menjadi palu godam untuk memutus rantai distribusi panjang yang selama ini merugikan petani dan peternak lokal.

​Koperasi desa didorong menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan peternakan, sehingga nilai tambah ekonomi tetap berputar di desa. “Semua daerah diminta fokus mengembangkan Kopdes Merah Putih serta menyiapkan bahan baku MBG sebagai penggerak ekonomi desa,” kata Miq Iqbal.

​Audit Strategis: Peta Orkestrasi Pembangunan NTB 2026

​Sinkronisasi kebijakan di tingkat tapak menjadi kunci keberhasilan NTB dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial tahun ini.

Strategic Audit: NTB Regional Harmonization

Sektor PrioritasTarget & CapaianVonis Strategis
Kemiskinan EkstremRp450,04 Miliar anggaran OPD menjangkau 841 desa.FISCAL PRECISION
Ekonomi Desa1.166 Koperasi Merah Putih; Wajib suplai MBG.MARKET INTEGRATION
Lingkungan HidupRp110,3 Miliar untuk pengelolaan sampah hulu-hilir.WASTE MANAGEMENT

Melalui delapan langkah strategis yang ditetapkan, termasuk pembentukan Satgas Perlindungan Hutan dan optimalisasi kerja sama regional Bali–NTB–NTT, Pemprov NTB menegaskan diri sebagai orkestrator pembangunan. Target akhirnya jelas: menghadirkan kesejahteraan inklusif menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *