ACEH NEWS

Padat Karya Tunai Aceh: Memutar Roda Ekonomi di Atas Lumpur Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (tiga dari kiri), didampingi oleh Kepala Satuan Tugas Kewilayahan (Kasatgaswil) Aceh Safrizal Zakaria Ali (kiri), meninjau hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang, Selasa (3/2/2026). (Foto: Kemendagri)

BANDA ACEH — Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah (Kasatgaswil) Aceh, Safrizal ZA, mendukung penuh mobilisasi besar-besaran program Padat Karya Tunai (PKT) di Tanah Rencong. Program ini diproyeksikan menyerap 20.394 tenaga kerja lokal untuk membersihkan dan memulihkan infrastruktur daerah terdampak banjir serta tanah longsor di Aceh.

​Safrizal menyebut PKT sebagai “solusi ganda”. Selain mempercepat pembersihan lingkungan dari material bencana, warga terdampak juga mendapatkan penghasilan harian untuk menyambung hidup. “Ini percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya, Selasa, 10 Februari 2026.

​Memori Cash for Work Tsunami 2004

​Bagi masyarakat Aceh, metode ini bukan hal baru. Safrizal mengingatkan kembali memori saat penanganan Tsunami 2004, di mana program serupa bertajuk cash for work sukses melibatkan ribuan penyintas untuk membersihkan lumpur tsunami. Kini, semangat yang sama dibawa ke belasan wilayah yang dilanda banjir dan longsor untuk fungsionalisasi jalan lingkungan hingga perbaikan akses air bersih.

​Audit Strategis: Penyerapan Tenaga Kerja PKT Aceh 2026

​Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan porsi terbesar tenaga kerja pada sektor Sumber Daya Air untuk menangani dampak banjir secara struktural.

Audit Strategis: Distribusi Tenaga Kerja PKT Aceh

Sektor PekerjaanJumlah PekerjaFokus Utama
Sumber Daya Air18.345 JiwaREHABILITASI DRAINASE
Bina Marga451 JiwaPEMELIHARAAN JALAN
Cipta Karya1.598 JiwaPENGELOLAAN LIMBAH

Syarat Mudah untuk Warga Lokal

​Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa pendaftaran telah dibuka sejak awal Februari 2026. Prioritas utama adalah warga setempat dari Kabupaten Aceh Tamiang hingga Aceh Selatan. Syaratnya pun dibuat ringkas: sehat jasmani dan menyertakan KTP/KK atau surat keterangan domisili dari pimpinan desa setempat (Pak Keuchik/Datuk).

​”Saat ini PKT sudah berjalan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Aceh Tamiang,” jelas Wida. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi wilayah Sumatera pascabencana dengan tetap berpegang pada prinsip inklusivitas ekonomi.

Verified Source: InfoPublik.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *