Wagub NTB Hadiri Forum Silaturahmi Gubernur Jatim, Perkuat Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan

GETNEWS – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menghadiri acara Forum Silaturahmi Gubernur Jawa Timur (Jatim) dengan masyarakat NTB asal Jatim di Ballroom Hotel Prime Park Mataram, Selasa malam (08/07/2025). Acara ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antar daerah sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Provinsi NTB dan Jatim.

Dalam sambutannya, Wagub NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengungkapkan bahwa masyarakat Jatim yang tinggal dan menetap di NTB telah memberikan kontribusi besar dalam proses pembangunan daerah. Lebih dari 4.000 warga asal Jatim menetap secara permanen di NTB dan banyak diantaranya memegang peran penting di berbagai sektor.

“Alhamdulillah, saudara-saudara kita dari Jatim telah menyatu dengan masyarakat NTB. Mereka menduduki berbagai posisi strategis, baik di birokrasi, legislatif, yudikatif maupun di institusi TNI/Polri. Bahkan banyak juga yang berkiprah di sektor swasta dan wirausaha,” ujar Indah.

Indah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara NTB dan Jatim dalam memperlancar distribusi produk unggulan daerah, membuka ruang investasi yang saling menguntungkan. “NTB dan Jatim hanya dipisahkan oleh Bali, maka sudah sepantasnya kita menjalin hubungan dagang yang lebih kuat, karena banyak komoditas NTB yang dikirim ke Jatim,” jelasnya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, juga hadir dalam acara tersebut dan menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. “Saya melihat sendiri banyaknya guru besar dari NTB yang hadir dan ini bukti nyata bahwa SDM NTB mengalami kemajuan luar biasa,” ungkapnya.

Acara ini juga menjadi ruang temu antara pelaku usaha dan calon investor, dengan partisipasi aktif dari 80 pengusaha asal Jatim dan 120 pelaku usaha dari NTB. Penyerahan tali asih sebesar Rp50 juta dari Pemprov Jatim kepada Paguyuban warga Jatim di NTB juga dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kegiatan sosial dan komunitas.

Wakil Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir, Tekankan Langkah Antisipatif

GETNEWS – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di sekitar Jalan Majapahit, Kota Mataram, pada Senin pagi (7/7). Banjir yang disebabkan oleh hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Minggu (6/7) telah merendam permukiman warga dan beberapa kantor pemerintahan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Wagub Indah menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi cuaca ekstrem. “Pembersihan di sejumlah jembatan dan sebagainya perlu dilakukan, agar kita mengantisipasi apabila masih terjadi curah hujan untuk tidak lagi terjadi banjir,” ujarnya.

Wagub juga menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antar berbagai unsur dalam penanganan bencana ini. “Tentunya saya percaya seluruh unsur, seluruh elemen memastikan semuanya tangguh dan siaga bencana, dan tentunya hari ini kita melihat semua saling membantu antara pemerintah, TNI, Polri, masyarakat dan semuanya saling mendukung,” tambahnya.

Wagub mengakui dirinya juga terdampak banjir dan menyebut wilayah Kelurahan Kekalik sebagai salah satu titik dengan genangan cukup parah. “Karena saya juga yang terdampak, jadi sementara tadi saya mengunjungi di Kelurahan Kekalik, karena di sana yang cukup terdampak ada di wilayah Kota,” jelasnya.

Penanganan banjir akan didasarkan pada skala prioritas sesuai data dan laporan yang dikumpulkan. “Pastikan itu berdasarkan data dan laporan kita dulu nanti dilihat skala prioritasnya terutama sekali infrastruktur pendukung yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat seperti jembatan,” tegasnya.

Sementara itu, Wagub juga menyampaikan arahan Gubernur NTB bahwa untuk sementara, aktivitas di kantor-kantor yang terdampak diliburkan. “Dengan masih banyaknya kantor yang terdampak, sesuai penyampaian Bapak Gubernur untuk sementara hari ini dulu nanti kita akan lihat sejauh mana perkembangannya,” tutupnya.

Angkasa Pura Supports Raih Penghargaan BUPJ Peringkat Pertama dari Polda NTB

GETNEWS – Dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi
menganugerahkan predikat Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Peringkat Pertama kepada Angkasa Pura Supports (APS). Tak hanya itu, salah satu personel pengamanan APS juga berhasil meraih predikat Satpam Teladan Peringkat Ketiga tingkat Provinsi NTB.

Penghargaan ini menjadi validasi institusional atas keberhasilan APS dalam menerapkan standar operasional yang mengedepankan kompetensi personel, profesionalisme kerja, serta tata kelola mutu berbasis kepercayaan publik.

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan penyedia jasa keamanan yang kredibel
dan tanggap terhadap dinamika lingkungan strategis, pencapaian ini memperkuat posisi APS sebagai mitra pilihan utama di sektor keamanan komersial maupun publik.

Tentang Angkasa Pura Supports
Angkasa Pura Supports merupakan anak perusahaan PT Integrasi Aviasi Solusi yang bergerak di bidang penyediaan layanan meliputi Facility Management, Manpower Service, Licensed Manpower Service, Equipment Supply & Maintenance dan ICT Solution.

Dengan jaringan operasional di berbagai wilayah Indonesia, APS terus berkomitmen memberikan solusi layanan berbasis kualitas dan profesional.

Gelar Rakor, Satpol PP Provinsi NTB Perkuat Sinergi Kolaborasi Penegakan Perda dan Ketertiban Umum

Mataram – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertemakan “Optimalisasi Sinergi dan Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda,dan  Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat” yang berlangsung selama dua hari beetempat di Hotel Lombok Raya Kota Matram, mulai  dari tanggal 11 hingga 12 Juni 2025. Rakor ini secara resmi dibuka oleh Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, yang  dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

Kegiatan inipun menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar instansi serta menyamakan langkah dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), serta perlindungan masyarakat Tegasnya. Rakor diisi dengan berbagai paparan dan diskusi bersama narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, yang memberikan pandangan strategis terkait peningkatan kapasitas aparatur serta integrasi program kerja Satpol PP dalam rencana pembangunan daerah ungkapnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si memberikan dan memaparkan materi dan arahan strategis mengenai kebijakan-kebijakan Satpol PP Provinsi NTB, khususnya dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga secara langsung memimpin jalannya penutupan Rakor, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh seluruh Kasat Pol PP se kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Barat  (NTB).

Dengan Penandatanganan MoU ini merupakan sebuah komitmen bersama untuk menyamakan persepsi serta menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi lintas wilayah guna memperkuat peran dan kinerja Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan terselenggaranya Rakor ini, diharapkan busa tercipta sinergitas yang makin solid antara Satpol PP Provinsi dan kabupaten/kota dalam mengemban amanat sebagai penegak Perda sekaligus pelindung masyarakat secara profesional, terukur, dan berkelanjutan Tutupnya.

Korupsi Proyek Sumur Bor di Lombok Utara, 4 Tersangka Diserahkan ke Kejari Mataram

Kantor Kejaksaan Negeri Mataram telah melaksanakan penyerahan tahap II Tersangka dan Barang Bukti dari Polres Lombok Utara yang didampingi oleh Penasihat Hukum terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Irigasi Air Tanah Dangkal dan Kelengkapan Pompa Air Tenaga Surya Anggaran Tahun 2016 pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (PPKKP) Kab. Lombok Utara. Para Tersangka antara lain Sdr. HR. Selaku Direktur CV. Risa Mandiri, Sdr. H. selaku Direktur CV. Intan Utara, Sdr. RS. selaku Direktur CV. Merci Gananta dan Sdr. S. Selaku KPA, Selasa (10/06).

Bahwa pada Tahun 2016 Dinas PPKKP mendapatkan Anggaran untuk pekerjaan Sumur Bor dari Dana DBHCHT sebesar Rp.306.430.000,- dan DAK Rp.153.215.000,- yang dikerjakan oleh ketiga Perusahaan/CV sebagaimana tersebut di atas, proses pengerjaanya secara penunjukan langsung karena paket pekerjaan sengaja dipecah-pecah oleh KPA, namun hingga saat ini Sumur BOR tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat dipergunakan oleh Masyarakat sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil audit dari BPKP kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 408.558.437,- (Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Para Tersangka sebelumnya tidak dilakukan penahanan pada proses Penyidikan di Polres Lombok Utara dan setelah proses pelimpahan Tahap II Kepada JPU Kejari Mataram dilakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 Hari Kedepan.

Para Tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidair Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram M. Harun Al Rasyid menyampaikan bahwa JPU melakukan penahanan terhadap para Tersangka dengan pertimbangan objektif dan subjektif, “JPU akan segera Menyusun Surat Dakwaan dan kelengkapan administrasi untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Mataram” tuturnya “Secepatnya perkara kedua tersangka akan kita limpahkan untuk disidangkan di Pengadilan” sambungnya.

NTB Usung Konsep Baru Pengembangan Kawasan Taman Laut Pandanan Lombok Utara

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).

Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik.

Remaja yang Hilang Terseret Ombak di Lombok Tengah Ditemukan Meninggal

GETNEWS – Setelah sehari pencarian, Fazahurrahman (17), remaja asal Desa Darek yang dilaporkan hilang terseret ombak saat mandi di Pantai Ketapak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu (8/6) siang oleh tim SAR gabungan.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Saidar Rahmanjaya mengatakan, jasad Fazahurrahman ditemukan di kedalaman sembilan meter, sekitar 100 meter arah timur dari lokasi kejadian awal.

“Setelah dievakuasi, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Saidar.

Baca juga : Seorang Remaja di Lombok Tengah Hilang Terseret Ombak

Sebelumnya, Fazahurrahman dilaporkan hilang pada Sabtu (7/6) sekitar pukul 14.15 Wita saat sedang mandi di pantai bersama teman-temannya. Kantor SAR Mataram segera merespons laporan tersebut dengan menambah personel dan peralatan, termasuk tim penyelam dan drone thermal untuk pencarian dari udara, demi mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Unit Siaga SAR Kuta Mandalika bersama pihak terkait.

Operasi pencarian hari kedua ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya TNI, Polri, Damkar Lombok Tengah, BPBD Lombok Tengah, nelayan, penyelam tradisional, dan warga setempat.

“Kolaborasi ini membuahkan hasil dengan ditemukannya korban, meskipun dalam kondisi yang memilukan,” tutupnya.

Seorang Remaja di Lombok Tengah Hilang Terseret Ombak

getnews. – Seorang remaja berusia 17 tahun, Fazahurrahman, dilaporkan hilang terseret ombak saat mandi di Pantai Ketapak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, pada Sabtu (7/6). Korban yang berasal dari Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, ini terseret ombak sekitar pukul 14.15 WITA.

Setelah menerima laporan, Kantor SAR Mataram segera mengerahkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Kuta Mandalika untuk melakukan pencarian.

“Dengan menggunakan rigit inflatable boat, tim rescue menyisir sekitar perairan lokasi kejadian,” kata Arya Made Kresna, Koordinator Unit Siaga SAR Kuta Mandalika.

Hingga pukul 18.30 WITA belum membuahkan hasil, upaya pencarian akan kembali dilanjutkan pada Minggu (8/6) esok hari. Turut melibatkan unsur dari TNI, Polri, Damkar Lombok Tengah, BPBD Lombok Tengah, nelayan, dan warga setempat.

Aktivis Perempuan Resah Kasus Perkawinan Anak di NTB Terus Naik

MATARAM – Belum usai perhatian publik pada berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kini jagat maya kembali dihebohkan oleh viralnya video perkawinan anak di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Fenomena ini tidak hanya menggugah empati, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar terhadap efektivitas perlindungan anak dan sistem pengawasan sosial di daerah Nusa Tenggara Barat.

NTB selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Meski berbagai program pencegahan telah digulirkan dari edukasi ke sekolah hingga komitmen dari pemerintah daerah kenyataannya praktik ini masih terus terjadi, bahkan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat NTB.

Padahal, perkawinan anak bukan sekadar peristiwa sosial, tetapi berisiko besar terhadap masa depan generasi muda, terutama anak perempuan. Dampaknya bisa mencakup putus sekolah, kehamilan di usia dini, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural antar generasi.

Aktivis perempuan NTB, Ira Apryanthi menyuarakan keresahannya. Kasus viral ini bukan yang pertama, dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB jumlah perkawinan anak pada tahun 2024 sebanyak 581 kasus.

“Ini alarm keras bagi semua pemangku kepentingan pemerintah, tokoh agama, pendidik dan keluarga bahwa sistem perlindungan anak kita belum bekerja maksimal. Kita tidak bisa hanya reaktif ketika kasus viral, tapi harus mulai serius membangun sistem pencegahan dan pendampingan yang berkelanjutan,” katanya kepada awak media pada Sabtu (24/5/2025).

Ira Apryanthi juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam proses edukasi dan advokasi di komunitasnya:

“Kita harus libatkan remaja dan anak-anak sebagai agen perubahan. Mereka harus tahu hak-haknya, berani bicara dan punya ruang aman untuk tumbuh tanpa tekanan menikah dini. Jika tidak, kita akan terus mengulang lingkaran yang sama,” bebernya.

Sudah saatnya NTB mengevaluasi ulang strategi perlindungan anak secara menyeluruh. Evaluasi ini harus melibatkan pendekatan lintas sektor hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya agar tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi menyasar akar persoalan: norma sosial, tekanan ekonomi, dan ketimpangan gender.

Pemerintah, lembaga adat, serta tokoh agama diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan suportif bagi anak-anak. Karena masa depan NTB, dan Indonesia, ditentukan oleh bagaimana hari ini kita melindungi generasi mudanya.

Lestarikan Warisan Budaya, BEM UNW Mataram Gelar Festival Budaya

GETNEWS – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram menggelar festival budaya pada Kamis (22/5/2025), Jumat, dan Sabtu (30-31/5/2025). Kegiatan itu dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya tiga suku di NTB yakni, Sasak, Samawa, Mbojo (Sasambo).

Presiden mahasiswa (Presma) BEM UNW Mataram, M. Rizwandi, mengatakan kegiatan festival budaya Sasambo merupakan bentuk soliditas antarsuku di NTB. “Berbeda beda tapi tetap satu,” ujarnya, Kamis 22 Mei 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Wakil Rektor III UNW Mataram, Dekan, dan sejumlah narasumber serta BEM se-Kota Mataram.

Adapun rangkaian kegiatan festival budaya ini akan dilaksanakan pada tiga hari berbeda. Seminar kebudayaan dilaksanakan pada hari pertama yakni Kamis (22/5/2025). Kemudian Bazar UMKM akan dilaksanakan pada hari Jumat (30/5/2025), dan parade baju adat pada Sabtu (31/5/2025).

Rizwandi berharap, kegiatan festival budaya ini tetap dilaksanakan pada kepemimpinan BEM selanjutnya. “Harapan saya semoga kegiatan festival budaya ini menjadi tradisi atau program tahunan bagi BEM yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang, serta antar suku semakin solid dan menghormati antar suku,” pungkasnya.

Sementara itu, Warek III Bidang Kemahasiswaan UNW Mataram, Dr. H. L. Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan di era sekarang ini, mahasiswa sering lupa akan identitas sukunya sendiri. “Namun BEM UNW hadir ditengah polemik yang ada terkhusus di NTB,” ujarnya.

Tak lupa ia juga memberi semangat kepada generasi agar tetap melestarikan budaya sendiri. “Tetap semangat buat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan jangan sampai lupa identitas dan warisan leluhur kita,,” tandasnya.