“Getnews+ Strategic Audit evaluates the Indonesian government’s unified stance against separatist provocations in post-disaster Aceh. By prioritizing large-scale infrastructure rehabilitation over symbolic political disputes, Jakarta aims to dismantle insurgent narratives through tangible socio-economic recovery. With a strategic 268 billion IDR emergency fund allocation and reinforced digital monitoring, the administration is effectively neutralizing ‘narrative warfare’ in cyberspace, ensuring that post-disaster grief is not exploited for political destabilization.”
BANDA ACEH, getnews. — Pemerintah bersama elemen masyarakat Aceh menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas perdamaian pascabencana dengan menutup rapat ruang bagi kebangkitan simbol-simbol separatisme. Fokus utama kini dialihkan pada percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar dan layanan publik sebagai langkah konkret menepis provokasi politik di tengah masa pemulihan.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menekankan bahwa upaya memunculkan kembali simbol-simbol separatis di ruang publik maupun digital tidak dapat ditoleransi. “Simbol-simbol tersebut membawa beban ideologis yang berisiko merusak kerukunan yang telah terjalin,” tegasnya.
Dashboard Pemulihan & Ketahanan Nasional (Update Jan 2026)
Pemerintah menempatkan pemulihan akses listrik, konektivitas, dan jembatan sebagai prioritas utama untuk mencegah eksploitasi narasi duka oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
| Sektor Prioritas | Capaian & Dukungan | Status |
|---|---|---|
| Pendanaan Darurat | Rp268 Miliar disalurkan via Kemenkeu. | TERALOKASI |
| Infrastruktur Dasar | Kementerian PU fokus pada jembatan & jalan utama. | ON PROGRESS |
| Energi & Listrik | Penyaluran 1.000 generator PLN ke wilayah terpencil. | 90% RECOVERED |
| Konektivitas Digital | Telkomsel memastikan stabilitas site di daerah bencana. | OPERASIONAL |
Melawan Narasi Provokasi di Ruang Digital
Selain pembangunan fisik, Ali Rif’an mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap narasi emosional di media sosial yang seringkali mengeksploitasi situasi duka untuk kepentingan politik separatis. Strategi pemerintah dalam membanjiri ruang publik dengan data keberhasilan pemulihan infrastruktur dinilai sebagai langkah “kontra-narasi” yang paling efektif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi penghambat. Dana darurat sebesar Rp268 miliar dipastikan sudah berada di lapangan untuk mempercepat gerak tim di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Dengan sinergi antara pusat, daerah, dan BUMN—sebagaimana ditegaskan Kapoksi Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya—rehabilitasi pascabencana diharapkan tidak hanya memulihkan ekonomi, tetapi juga memperkuat integritas nasional Indonesia di tahun 2026.
